SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)– Sikap kurang tegas pemerintah dalam menangani persoalan bencana lumpur lapindo yang sudah berjalan hampir 5 tahun ini, disayangkan anggota panitia khusus (Pansus) lumpur.
Seperti yang dilontarkan Aditya Nindyatman, anggota Pansus lumpur yang juga ketua DPD PKS Kabupaten Sidoarjo.
“Kerap kali pemerintah mengeluarkan satu kebijakan masalah lumpur, setelah ada masalah muncul. Tidak ada inisiatif pemerintah dalam hal pencegahan dan pemberian informasi secara masif kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar luapan,” terang Aditya .
Masih menurut Aditya, dari catatan yang dimilikinya, pemerintah senantiasa bersikap reaktif bukan preventif.
Salah satu contohnya, adalah keluarnya Perpres yang selalu didahului kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat.
“Seperti soal peta berdampak yang diperluas hingga bertambah 3 desa, didahului dengan kejadian lubernya lumpur dan harus dibarengi demostrasi masyarakat 3 desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terkesan membiarkan masyarakat sekitar Lumpur untuk mengantisipasi masalah sendiri,” ulas Aditya lagi.
Selain itu, munculnya keputusan Gubernur bahwa ada wilayah yang tidak layak huni, ternyata juga direspon biasa, bahkan cenderung terkesan tidak memberikan apresiasi hasil kajian yang dilakukan tim independent bikinan gubernur tersebut.
Inilah yang memberikan ketidak puasan masyarakat yang juga memberikan kesan kepada pemerintahan daerah pusat tidak serius dan fokus dalam penanganan lumpur lapindo.
Apalagi beberapa kejadian soal pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai dengan keputusan awal, serta calo calo yang menawarkan jasa untuk mempercepat pergantian ganti rugi menambah suasana menjadi tidak ramah dan merugikan masyarakat korban Lumpur.
“Sampai kapan masyarakat diombang ambingkan dalam suatu hal yang tidak pasti seperti ini,” Tanya Aditya.(Abidin)
