SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Kerusuhan buruh outsourcing di kantor Dinas sosial tenaga kerja (Disosnaker) Sidoarjo pada Kamis (8/3/2012) kemarin, mematik reaksi beragam dari warga Sidoarjo hingga anggota DPRD Sidoarjo.
Ada yang menilai aksi ini tidak bisa ditolerir karena sudah menyerupai aksi premanisme, ada yang berkomentar aksi rusuh ini ada yang menggerakkan untuk membuat Sidoarjo tidak kondusif, namun tidak sedikit yang menilai aksi itu merupakan bentuk pelampisasan dari kekecewaan yang cukup besar dari parah buruh.
Seperti yang dilontarkan H.Kusman anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Keadilan Sejahtera saat ditemui di kantor dewan, Jum’at (9/3/2012).
“Apapun dalilnya, aksi pengerusakan kantor Disnaker oleh buruh itu tidak bisa dibenarkan dalam konteks hukum. Namun dibalik itu, kita juga harus melihat dari sisi kehidupan buruh, utamanya buruh yang bekerja di bawah outsourcing,” terang H.Kusman.
Yang dimaksud sisi kehidupan buruh outsourcing itu lanjut Kusman, adalah kekecewaan dari para buruh, akan sikap Dinas tenaga kerja yang dianggap tidak pernah memperhatikan nasib buruh outsourcing itu.
“Bisa saja, aksi buruh itu merupakan akumulasi kekecewaan yang sudah lama disimpan mereka,” tegas politisi ramah ini.
Agar tidak lagi terulang kejadian yang sama, dirinya meminta Disosnaker harus memperketat pengawasan dari pelaksanaa UU outsourcing yang ada saat ini.
“Saya yakin Disosnaker tahu jika ada beberapa penyimpangan dari pelaksanaan UU Outsourcing saat ini di Sidoarjo. Untuk itu lakukan pengawasan yang maksimal, agar tidak ada lagi kerusuhan oleh buruh outsourcing,” jelas Kusman.
Sementara itu ketua komisi D DPRD Sidoarjo Machmud dikonfirmasi terpisah menegaskan, agar kejadian anarki buruh outsourcing itu tidak terulang lagi, dirinya meminta Disosnaker berbenah diri dengan cepat merespon setiap pengaduan buruh khususnya buruh outsourcing.
“Coba Dinsosnaker berbenah juga,a agar tidak terulang lagi kejadian kemarin,” tegas Machmud. (Abidin)
