SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Langkah validasi atau cek ricek keberadaan LSM aktif yang dillakukan Bakesbang Linmas Kabupaten Sidoarjo, dinilai sebagai langkah tepat oleh Direktur Center for Participatory Development (CePad) Indonesia, Kasmuin.
Pasalnya, dengan validasi itu, akan diketahui mana saja LSM yang benar-benar LSM, dan mana LSM yang hanya berkedok LSM demi kepentingan pribadinya.
“Sudah tepat langkah validasi itu. Karena sekarang ini banyak LSM yang hanya pasang bendera di pohon, daftar senilai Rp 250 ribu sudah berani bilang LSM,” terang Kasmuin.
Kasmuin juga menilai, banyaknya keberadaan LSM yang tidak jelas arah perjuangannya di Sidoarjo itu,tidak terlepas dari pengakuan pihak birokrasi sendiri.
Setiap ada kegiatan, birokrasi selalu menyebut bahwa si A ini adalah LSM meskipun tidak faham legalitasnya.
“Jadi jangan disalahkan jika banyak LSM tidak jelas bermunculan,” tutur Kasmuin.
Yang dimaksud LSM itu lanjut Kasmuin, adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan ke masyarakat dan memiliki berbagai ilmu pelatihan.
Jika ada LSM yang hanya memburu proyek, maka niat pendirian LSMnya patut dipertanyakan.
Seperti diketahui, sejak dicatat pada Badan Kesatuan Kebangsaan Dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1976 silam, jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sidoarjo saat ini terus mengalami penurunan.
Dari 77 LSM yang terdaftar, hanya tersisa sekitar 15 LSM yang masih eksis, berbadan hukum, dan lolos proses validasi oleh Bakesbang Linmas.
Banyaknya penurunan jumlah LSM di Sidoarjo ini lanjut Fauzi, dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Diantaranya LSM itu sudah tidak eksis atau bubar, terjadi perpecahan di tubuh LSM itu, tidak memiliki kantor sekretariat, hingga pemilik LSM yang tidak jelas keberadaannya.(Abidin)
