SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Komisi A DPRD Sidoarjo menyebutkan angggaran belanja tidak langsung untuk gaji pegawai kabupaten Sidoarjo pada APBD 2012, mencapai angka 63 persen atau sekitar 1,3 triliun dari total APBD 2012 sebesar Rp 2,1 triliun.Jika angka ini tidak segera dikoreksi dengan moratorium rekrutmen CPNS di lingkungan Kabupaten Sidoarjo, dikawatirkan laju pembangunan Sidoarjo terganggu akibat besarnya biaya untuk belanja tidak langsung gaji PNS tersebut.
“Kita kawatir jika belanja pegawai ini semakin membesar, maka anggaran untuk pembangunan akan ikut tergerus nantinya. Untuk itu langkah moratorium rekrutmen CPNS harus benar-benar diterapkan,” terang H.Kusman anggota komisi A DPRD Sidoarjo.
Idealnya untuk anggaran gaji pegawai lanjut Kusman, berada pada kisaran 40 persen dari total anggaran yang ada.
Sedangkan sisanya yang 60 %, digunakan untuk belanja langsung.
“Perusahaan saja jika anggaran gajinya melebihi 60 persen, bisa dipastikan segera kolaps dan bangkrut,” ulasnya
Sejurus dengan H.Kusman, Iswahyudi anggota komisi A dari FPDIP, juga menyebutkan belanja tidak langsung untuk gaji PNS Sidoarjo sudah terlalu gemuk.
Jika tidak ada langkah langkah untuk menekan belanja tidak langsung ini, bisa jadi Sidoarjo untuk beberapa tahun ke depan akan mengalami persoalan serius.
“Kita tidak ingin pembangunan di Sidoarjo hanya jalan di tempat saja. Untuk itu perlu ada langkah serius untuk menyeimbangkan anggaran gaji pegawai dengan program pembangunan yang ada,” terang Iswahyudi.(Abidin)
