PORONG (kabarsidoarjo.com)- Himbauan ketua Pansus lumpur DPRD Sidoarjo agar korban lumpur yang masih bertahan di titik 25 sentral penanganan lumpur segera pindah, nampaknya tidak digubris.
Warga tetap bertahan dan tetap meminta kepada pemerintah selaku dewan pengarah yaitu Menteri Pekerjaan Umum(PU) untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi warga korban lumpur.
Warga juga berdalih, pertemuan dengan pihak PT Minarak Lapindo Jaya juru bayar Lapindo Brantas inc hingga mendatangkan Nirwan Bakrie perwakilan keluarga Bakrie, juga belum menemui hasil yang memuaskan.
“Kami minta Menteri PU juga ikut campur tangan dalam menyelesikan persoalan pelunasan ini. Warga tidak mau tahu, uang itu mana, asalkan segera terbayar lunas,” tandasnya.
Seperti diketahui, PT Minarak Lapindo Jaya menyanggupi bisa menuntaskan pembayaran jual beli warga korban lumpur dijanjikan pada Juni 2012 ini.
Dana yang tersedia saat ini dikantong PT MLJ, tersisa Rp 400 miliar. Sedangkan kekurangan totalnya mencapai Rp 1,1 triliun.
Uang yang ada (Rp 400 milyar) akan dibayarkan kepada aset korban lumpur dibawah nilai Rp 500 juta mulai Juni mendatang.
Sedangkan aset warga diatas Rp 500 juta, akan diseleseikan setelah PT MLJ mendapatkan tambahan dana hingga dijanjikan dilunasinya hingga akhir Desember.(Abidin)
