SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Kurang tegasnya Inspektorat dalam memberikan sangsi kepada Pegawai Negeri Sipil yang secara terang-terangan melanggar aturan kepegawaian, menjadi ulasan pertama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Sidoarjo, dalam rapat paripurna Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2012, Senin (1/10/2012).
FPKB menilai, selama ini inspektorat hanya berani tegas terhadap persoalan poligami saja, sedangkan pada persoalan lain yang lebih melanggar, inspektorat dinilai terkesan diam.
“Fungsi pengawasan yang dimiliki inspektorat sangatlah penting sebagai langkah preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Besar harapan fraksi kami, agar inspektorat berani menindak tegas PNS yang terbukti dalam pemeriksaannya telah melakukan pelanggaran,” terang FPKB melalui juru bicaranya H.Sulamul H.Nurmawan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan ketegasan inspektorat itu lanjut FPKB, adalah dengan pengalokasian anggaran yang mencukupi ,untuk memenuhi sarana dan prasaran serta untuk meningkatkan SDM di lingkungan inspektorat Sidoarjo.
“Dengan ketegasan yang dimiliki inspektorat itu lanjut FPKB, kedepan agar kejadian proses lelang fiktif dan pencairan anggaran tanpa dilengkapi bukti pelaksanaan kegiatan yang pernah terjadi di salah satu SKPD, tidak terulang lagi,” pinta Fraksi PKB
Di bidang ekonomi, FPKB menyatakan dukungannya terhadap adanya upaya penambahan anggaran untuk penyertaan modal pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada PDAM Delta Tirta Sidoarjo.
Penambahan modal ini dinilai penting, untuk menambah sambungan baru layanan kebutuhan air bagi masyarakat Sidoarjo, dan alokasi anggaran itu, dimasukkan dalam pembiayaan daerah.
Sementara itu khusus di bidang pendidikan, belum terealisasinya pengadaan lahan SMKN Prambon dan SMKN Waru serta juga gedung serba guna, juga menjadi sorotan FPKB dalam Pandangan umumnya.
Dengan tegas, partai pengusung pasangan SUCI (Saiful Ilah-Sutjipto)ini mendesak dinas pendidikan dan DPPKA Kabupaten Sidoarjo, agar segera merealisasikan tiga hal diatas.
“Kita minta segera direalisasikan, mengingat pendirian SMKN dan gedung serba guna ini merupakan visi dan misi Bupati terpilih,” jelas Sulamul dalam Pandangan Umum FPKB. (Abidin)
