SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Sorotan Fraksi Demokrat terhadap rencana pembelian 10 unit mobil baru yang diajukan bagian Umum sekretariat daerah Sidoarjo, ditanggapi biasa oleh Kabag Umum Pemkab Sidoarjo Yusuf Isnayanto.
Saat ditemui pada pelepasan haji di Pendopo Kabupaten Sidoarjo Rabu (3/10/2012)pria kalem ini menegaskan, pengadaan 10 unit mobil untuk 10 Kabag dilingkungan sekretariat Pemkab Sidoarjo itu, merupakan kebutuhan mendesak yang sudah dibicarakan dan disepakati di tingkat komisi.
“Waktu kita ajukan pada pembahasan awal di komisi A, pengajuan 10 mobil itu tidak mendapatkan penolakan bahkan malah didorong. Sekarang kalau ada salah satu fraksi menolak, ya biasa saja,” tutur Yusuf.
Pengadaan 10 mobil dengan kapasitas mesin 1500 CC itu lanjut Yusuf, dimaksudkan untuk mempermudah kinerja para Kabag yang ada.
Apalagi kerap sekali, para Kabag mewakili tugas bupati untuk menghadiri pertemuan dan rapat-rapat penting.
“Tidak jarang para Kabag memiliki tugas dengan mobilitas tinggi sedangkan mobil operasionalnya sudah berusia diatas 10 tahunan. untuk itu pengadaan mobil-mobil ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja mereka,” tegas Yusuf.
Untuk anggaran pengadaan 10 mobil baru yang diajukan bagian Umum pada PAPBD 2012, Yusuf menyebutkan angka Rp 1,8 miliar.
Seperti diketahui, rencana pengadaan mobil SKPD yang diajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun 2012, mendapat sorotan dari fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo pada rapat paripurna pandangan umum tentang Raperda P-APBD 2012, Senin (1/10/2012).
Bahkan tiga fraksi masing-masing FPDIP,FDemokrat dan FPAN-PKS, meminta eksekutif untuk melakukan dirasionalisasi dan penghematan, karena pengandaan mobil tersebut dianggap kurang efektif.
Dalam pandangan umumnya Fraksi PDIP, mengharapkan PAK APBD tahun ini digunakan untuk kebutuhan yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat.
Karena dari pengamatan FPDIP, hampir di seluruh SKPD, untuk Perubahan Anggaran Keuangan tahun ini digunakan untuk belanja mobil.
Penolakan pengadaan mobil baru ini, juga dilontarkan Fraksi PAN/PKS pada pandangan umumnya yang tercantum pada alinie 2 untuk bidang pemerintahan dan aparatur .
“Dalam draf perubahan APBD 2012 ini, masih dijumpai anggaran perubahan yang diajukan pada masing-masing SKPD kurang bersifat mendesak dan prioritas. Misalnya pengadaan mobil di masing-masing SKPD yang tidak terkait langsung dengan kepentingan umum,” tegas Hj Nur Hasanah juru bicara FPAN-PKS.
Sedangkan permintaan pembatalan pengadaan 10 unit mobil di Bagian umum oleh F Demokrat, dimasukkan dalam klausul pandangan umum tentang penanggulangan kemiskinan. (Abidin)
