SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Langkah reformasi birokrasi di tubuh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, akan terus dilakukan hingga mendapatkan format terbaik untuk pelayanan masyarakat.
Salah satunya, dengan menyiapkan formulasi pemecahan kembali beberapa SKPD yang dianggap masih kedodoran dalam memikul lebih dari satu pekerjaan kementrian.
Hal ini dilontarkan wakil bupati Sidoarjo H.MG Hadi Sutjipto saat peringatan HUT Korpi ke 41 tahun di alun-alun Sidoarjo, Kamis (29/11/2012.)
“Memang ada beberapa SKPD yang memikul tanggung jawab lebih dari satu kementrian dan nyatanya mereka masih kedororan. Untuk itu, kita masih menggodok format yang tepat untuk memaksimalkan fungsi SKPD ini,” terang Sutjipto.
Masih menurut wakil bupati, beberapa SKPD yang memiliki tanggung jawab lebih dari satu kementrian dan rencananya akana kembali di pecah itu, diantaranya Dinas Sosial Tenaga Kerja transmigrasi, serta dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM.
“Teknis pemecahannya masih dibicarakan di bagian organisasi. Kalau memang kesimpulannya nanti perlu dipecah untuk peningkatan kinerja, akan kita pecah,” tegas wakil bupati.
Sementara itu dari gedung dewan, wacana pemecahan SKPD yang memiliki tugas lebih dari satu kementrian, mendapatkan apresiasi positif.
Namun begitu, sebelum pemecahan itu benar-benar dilakukan, seluruh perangkat dan aparaturnya benar-benar harus disiapkan.
“Jika untuk menjadikan pelayanan lebih baik, pemecahan SKPD itu sangat bisa dilakukan,” tutur Edi Sasanto anggota komisi A DPRD Sidoarjo. (Abidin)
