SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Tertundanya rapat paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2014, akibat tidak terpenuhinya kuorum anggota DPRD Sidoarjo pada Kamis (25/7/2013), mematik reaksi dari Bupati Sidoarjo H.Saiful Ilah SH.MHum.
Ditemui selepas Paripurna, bupati menyatakan rasa kecewanya akan penundaan rapat paripurna dengan agenda cukup penting itu.
‘Saya tidak tahu kenapa anggota dewan banyak yang tidak mau hadir. Namun saya tegaskan saya sangat kecewa dengan aksi boikot itu,” terang bupati.
Bupati menambahkan, dirinya enggan berandai-andai bahwa tidak terpenuhinya kuorum anggota dewan pada paripurna itu, akibat tarik ulur masalah Jasmas antara eksekutif dengan legislative.
Namun yang jelas, jika berbicara soal kepentingan masyarakat luas, seharusnya KUA PPAS ini bias segera disepakati.
“Jika tidak kuroum terus ya bisa molor pembahasan APBD 2014,” tutur bupati.
Senada dengan bupati, ketua DPRD Sidoarjo H.Dawud Budi Sutrisno SH.MHum juga menyayangkan tidak tercapainya kuorumpada paripurna KUA PPAS APBD 2014 itu.
Olehnya Dawud menyatakan, dalam waktu sesegera mungkin, pihaknya akan meminta Bamus untuk secepatnya mengagendakan paripurna serupa.
“Kita akan cari tahu kenapa anggota banyak yang tidak mau hadir,” tuturnya.
Sementara itu wakil ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Sidoarjo H.Nur Ahmad Syafuddin memberikan penegasan, jika memang ketidak hadiran anggota dewan dari fraksi lain karena sengaja melakuan boikot akibat tidak tercantumnya program Jasmas pada KUA PPAS APBD 2014, dirinya menilai sebagai langkah yang tidak tepat dan tidak produktif.
Pasalnya, program Jasmas anggota dewan itu, masih bisa dibahas pada pembahasan RAPBD 2014.
“Kalau hari ini kita minta dimasukkan KUA PPAS, maka harus ada penambahan pendapatan. Kalau tidak ada penambahan pendapatan, ya salah. Karena anggaran kita nanti tidak seimbang antara pendapatan dan belanja,” tegas Nur Ahmad. (Abidin)
