SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Usulan Ketua PBNU H Saifullah Yusuf soal pemilihan Rois Aam Muktamar NU ke-33 dilakukan dengan cara “ahlul halli wal aqdy” (AHWA) atau sistem perwakilan untuk musyawarah mufakat, mendapat kritikan dari Garda Muda NU.
Kordinator Garda Muda NU Jatim Khalid Muhaimin menyatakan, statment Gus Ipul soal penerapan sistem AHWA agar tidak seperti Pilkada, dirasa sangat kontra produktif dengan kenyataan.
Ia menilai, pemaksaannya terhadap sistem AHWA yang sudah ditolak dalam forum Konfrensi Besar (Konbes) NU dan Musyawarah Nasional (Munas) NU 2014 yang lalu, justru bentuk prilaku politik praktis, yang secara nyata menabrak ketetapan para Pengurus Wilayah NU se-Indonesia di forum tertinggi setelah muktamar tersebut.
“Ini sudah jelas, meletakkan NU sebagai tempat ‘memainkan’ ambisi politik yang bisa diambil dibalik pemaksaan atas sistem AHWA,” kata Muhaimin melalui rilisnya Selasa (12/5/2015).
Muhaimin menandaskan, warga nahdliyin harus bisa melihat secara seksama, konsep sosialisasi Pra Muktamar yang dilakukan di Jawa Timur oleh panitia daerah yang diketuai oleh Gus Ipul.
Kaum muda NU merasa malu atas peristiwa tersebut.
Sebab, proses sosialisasi Muktamar NU dengan mengajak artis ‘blusukan’ ke daerah-daerah.
Seperti ke tempat umum, rumah sakit dan lainnya, adalah sosialisasi Muktamar NU yang bercita rasa kampanye pemilihan Gubernur (Pilgub).
“Hal dan cara inilah pasti menghilangkan marwah Ulama’ yang berjuang bersama NU selama ini,” sebutnya keras.
Mantan Ketua Cabang PMII Sidoarjo dan bendahara PMII Jatim itu berharap, semua pihak membuka kesadaran objektifnya, dengan meletakkan NU dalam posisi yang sangat amat terhormat.
“Saya berharap jangan ada niatan sedikit pun untuk merusak Muktamar ini dengan kepentingan-kepentingan ambisius yang menyebabkan gawe besar NU ini sebagai ajang pemaksaan konsepsinya sendiri, dengan tidak mengindahkan ketetapan-ketetapan NU secara organisasi yang sudah ada,” jelas Cak Imin sapaan akrap Muhaimin itu.
Kalangan muda NU juga tidak menginginkan dan menjadikan NU sebagai alat kekuasaan yang tengah dimainkannya.
“Dalam Muktamar ke 33 di Jombang mendatang, Garda Muda NU Jatim siap mengawal Muktamar NU yang bermartabat, dengan tidak terkotori oleh kelompok-kelompok tertentu,” tegas Imin.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua PBNU H Saifullah Yusuf menilai sistem pemilihan “ahlul halli wal aqdy” (AHWA) atau sistem perwakilan untuk musyawarah mufakat untuk menentukan Rois Aam pada Muktamar ke-33 untuk menghindari perpecahan kiai.
Sistem seperti ini menghindarkan kiai dari forum dukung-mendukung seperti yang jamak dilakukan dalam pemilihan kepala daerah.
Gus Ipul juga mengaku pemilihan sistem AHWA bukan dimaksudkan mengurangi derajat kepemimpinan Rois Aam, melainkan justru membedakan tidak seperti Pilkada.
“Partai politik saja sudah musyawarah mufakat, masa NU tetap pemilihan langsung,” terang pria yang juga Wagub Jatim itu di Surabaya. (Abidin)
