TANGGULANGIN (kabarsidoarjo.com)- Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila, menjadi tema yang dipilih H.Sungkono dalam tugasnya sebagai anggota MPR RI untuk menggelar seminar kebangsaan, Minggu (18/10/2015) malam.
Dalam penyampaiannya, Sungkono menegaskan penerapan demokrasi yang sudah dilakukan selama ini, masih belum sepenuhnya difahami oleh sebagian warga Indonesia.
Hal ini cukup terlihat, saat usainya satu pelaksanaan pesta demokrasi di indonesia, ternyata masih ada kepentingan kelompok yang mengalahkan kepentingan bersama.
‘Masih ada yang enggan mengakui kekalahan dalam setiap pelaksanan pesta demokrasi. Dan ini diakui atau tidak, merupakan satu fakt sistem demokrasi kita masih belum maksimal,” jelas Sungkono.
Masih menurut politisi yang juga anggota FPAN DPR RI ini, pada tingkat pembuatan UU di pusat, juga terjadi tarik menarik yang kuat antara kepentingan pengusaha yang menolak aturan batas minimal alkohol degan kepentingan nasional.
Hal ini menegaskan, masih adanya kepentingan golongan yang terus bertarung dengan perjuangan wakil rakyat yang murni untuk kepentingan nasional.
“Hal hal seperti ini harusnya sudah dipikirkan bersama agar kepentinga nasional lebih dikedepankan,” ungkapnya.
Pada seminar ini, bertindak sebagai nara sumber Prof.Dr.Prasetijo Rijadi SH.MHum guru besar Uiversitas Bhayangkara Surabaya, yang memaparkan nilai sesungguhnya sistem Demokrasi Pancasila.
“Yang mengatur kehidupan norma di Indonesia ada tiga yakni agama adat dan negara. Namun terkadang ketiga norma atau akidah ini tidak singkron,” jelas Prasetijo.
Salah satu contoh norma yang kadang berseberangan itu adalah norma produk negara semisal Pemilu.
Pada kata demokrasi yang terdapat di Pacasila , menurut Prof Prasetijo ada pada sila ke empat yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
“Namun pada kenyataannya norma yang dibuat negara, bertabrakan dengan sila ke empat. Karena saat ini demokrasi liberal dengan pemilihan langsung dan mengabaikan sila ke empat,” ulas Prasetijo. (Abidin)
