WARU (kabarsidoarjo.com) – Kantor imigrasi kelas I khusus Surabaya menangkap empat warga negara asing yang melampaui masa ijin tinggal di Indonesia, yang diberikan pemerintah (imigrasi).
Keempat warganegara asing itu adalah menyalahi ijin tinggal ini adalah warga negara Finlandia (TS), Mesir (MMS) Tiongkok(Zy) dan Cina (IY).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, Zaeroji, S.Sos.,MH, menegaskan, keempat WNA ini telah melanggar ijin tinggal yang ijinnya sudah kadaluarsa, dimana untuk TS sudah lebih dari dua tahun, sementara MMS malah sudah tiga tahun tanpa ijin tinggal.
“Jadi mereka ini kami tangkap karena sudah melebihi batas waktu tinggal yang dimilikinya. Artinya mereka telah menjadi penduduk illegal di Indonesia,” terangnya.
Lebih jauh Zaeroji menjelaskan bahwa untuk mereka yang menyalahi ijin tinggal, sebenarnya sudah ada aturan tegas, dimana bila masih dalam hitungan 60 hari, maka akan diberikan sangsi administratif keimigrasian.
“Nah, karena mereka yang Mesir dan Finlandia sudah cukup lama tidak memiliki ijin tinggal, maka yang akan dilakukan adalah melakukan deportasi dan memasukan yang bersangkutan kedalam daftar penangkalan,” lanjut Zaeroji.
Namun untuk tahap awal ini, pihak Imigrasi akan melakukan komunikasi dengan pihak kedutaan mereka untuk mengurus surat-surat mereka, karena untuk melakukan deportasi juga perlu kelengkapan surat-surat dan dokumen perjalanan mereka.
“Ya tentunya kita berharap kedutaan bukan hany menyiapkan dokumentasi saja, tetapi mereka juga memfasilitasi kepulangan mereka,” lanjut Zaeroji.
Dan untuk sementara sampai masalah surat-surat dan dokumentasi mereka selesai, maka mereka akan ditahan di ruang detensi imigrasi.
Sementara untuk dua warga Negara Tiongkok yang ditangkap, menurut Zaeroji saat ini sedang dalam proses yang dikoordinasikan dengan kejaksaan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, Zaeroji, S.Sos.,MH., menunjukkan bukti paspor yang sudah kadaluarsa
“Kemungkinan untuk yang dua orang ini sangat mungkin akan ditingkatkan ke kejaksaan (projustisia) berdasarkan tindak pidana keimigrasian,” lanjutnya,
Namun sampai saat ini yang dilakukan pihak imigrasi masih pada penyiapan berkas-berkas dan koordinasi dengan pihak kejaksaan.
“Artinya kita masih minta pendampingan dan arahan pada kejaksaan mengenai langkah=langkah yang bisa dilakukan dan yang tidak. Termasuk misalnya ada berkas-berkas yang masih kurang,” tambahnya. (Ks)
