SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Fraksi PKS-Nasdem mempertanyakan rendahnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Pemkab Sidoarjo dari pemerintah pusat.
Olehnya, fraksi PKS -Nasdem DPRD Sidoarjo meminta Pemerintah Kabupaten (pemkab) Sidoarjo, untuk meninjau kembali pemberian izin eksplorasi gas bumi yang ada di Sidoarjo.
”Bagi Hasil dari pertambangan Gas Bumi turun menjadi Rp. 1.706.943.304,- Fraksi PKS-NasDem mempertanyakan sebab kenapa penurunan bagi hasil ini terjadi, ” ungkap Aditya Nindyatman ketua fraksi PKS-Nasdem.
Lebih jauh Aditya mengingatkan, bahwa ada 2 sumur yang sudah dikelola hingga saat ini.
Kalau Bagi hasil dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan ekspetasi awal, dan jika dibandingkan dengan daerah bukan penghasil mendapat bagi hasil yang tidak terlalu jauh perbedaannya, maka fraksi PKS-NasDem menghimbau kepada Pemkab untuk melakukan peninjauan ulang pemberian izin terhadap eksplorasi gas bumi yang ada di wilayah Sidoarjo (lapindo,red).
”Mengingat Cost Sosial yang dibutuhkan juga tidak lah bisa dianggap kecil,” cetusnya.
Sementara itu H. Kusman anggota komisi A yang sekaligus juru bicara FPKS-Nasdem menambahkan, selain soal bagi hasil harus seimbang, yang lebih penting adalah ancaman dampak sosial yang akan timbul pada eksplorasi ini.
Mestinya pihak yang berkepentingan, baik itu pemerinth pusat, pemerintah daerah dan operator migas, juga membuat perhitungan matang anggaran sosial, hingga pada persoalan ganti rugi kepada masyarakat sekitar
“Jika pada eksplorasi ini ada kejadian luar biasa lagi, maka sudah ada langkah cepat hingga persoalan ganti rugi,” jelas Kusman. (Abidin)
