SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Rencana Pemkab Sidoarjo mengajukan ruislag pengelolaan jalan lingkar timur dengan jalan Gajah Mada kepada pemerintah pusat, akhirnya dibatalkan.
Hal tersebut dilontarkan kepa dinas PU Bina Marga Sidoarjo Ir Sigit Setiawan, saat dikonfirmasi di kantor dinasnya.

“Memang dulu sempat ada keinginan untuk ruislag, namun sekarang tidak jadi. Karenanya saat ini kita lakukan pelebaran jalan di lingkar timur,’ jelas Sigit Setiawan.
Pelebaran jalan yang dimaksud, berada di sisi utara jembatan perempatan lingkar timur Bluru Sidoarjo.
“Kita lebarkan masing masing 5 meter sehingga lebar jalan menjadi 20 meter,” jelas Sigit.
Dari pantauan di lokasi, pelebaran jalan sudah hampir tuntas tinggal finishing pengaspalan saja.
Jalan yang sebelumnya menyempit, kini terlihat semakin lebar.
Sebelumnya, Bupati Sidoarjo H.Saiful Ilah SH.MHum saat mengikuti sosialisasi pemanfaatan jalan nasional di pendopo Delta Nugraha menegaskan, keinginan ruislag ini sudah diajukan oleh Pemkab Sidoarjo sejak tahun 2012 silam.
“Kita sudah mengirimkan surat pengajuan ruislag pengelolaan jalan ke balai besar sejak tahun 2012 lalu. Namun hingga kini belum bisa terealisasi karena beberapa kendala,” jelas bupati.
Ruislag pengelolaan jalan ini lanjut bupati, memang didasari besarnya anggaran pemeliharaan jalan lingkar timur.
Sedangkan rencana ruislag yang diajukan Pemkab Sidoarjo adalah jalan arteri nasional di sepanjang jalan A.Yani hingga Gajah, dengan jalan Kabupaten mulai pertigaan Banjar kemantren lingkar timur hingga Candi.
“Jalan arteri nasional kondisinya sudah bagus dan kita bisa optimalkan dengan anggaran pemeliharaan yang ada,” terang bupati.
Sementara itu Purnyoto Kasi Perservasi Balai Beaar V Jalan Nasional membebarkan jika ada permintaan dari bupati soal ruislag jalan nasional.
Namun begitu ditinjau secara tekhnis oleh tim balai besar, kondisi jalan lingkar timur belum memenuhi syarat.
“Diantaranya ruang milik jalan lingkar timur, lebarnya masih 20 meter. Sedangkan minimal runah jalan nasional adalah 25 meter.
Kalau diterima, kesulitan ada pada pembebasan lahan,” tutur Purnyoto. (Abidin)














