SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pansus XIV DPRD Sidoarjo yang membahas tentang Raperda Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) selesai merampungkan seluruh isi draf Raperda.
Bahkan Raperda itu tinggal disahkan setelah selesai fasilitasi gubernur.
“Alhamdulilah, seluruh pembahasan Raperda tuntas dan juga sudah turun hasil fasilitasi gubernur. Artinya tinggal kita sahkan melalui rapat paripurna,” terang Tarkit Erdianto ketua Pansus UIJK .
Tidak ada perubahan yang berarti pada Raperda ini setelah dilakukan pembahasan dengan berbagai pihak yang berkompeten.
Seperti masa berlaku UIJK yang saat pembahasan yang digelar Pansus XIV dengan Ketua Gapensi Arif W, Ketua Gapeksindo Totok Sumedi dan pengurus Gapeknas, Bambang Sigit yang memberikan masukan kepada pansus.
Tarkit Erdianto mengatakan salah satu permintaan yang diajukan para kontraktor, yakni menyangkut soal masa berlakunya IUJK yakni dari 3 tahun menjadi 5 tahun.
Serta mengenai survei kantor usaha yang cukup sekali saja disurvei.
Dan hasilnya pada Pasal 24 ayat
(1) disebutkan IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
“Namun di ayat (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK selama kurun waktunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan bidang konstruksi,” ujar Tarkit yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo ini.
Raperda yang siap menjadi Peraturan Daerah ini sendiri, bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK dan TDUP, sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan , guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik.
Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepastian masyarakat;
Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.
“Serta mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi,” imbuh Damroni Chudlori anggota Pansus dari FPKB.
Sementara itu untuk memberikan rambu tegas pada Raperda ini, jiga dicantumkan ketentuan pidana seperti di Pasal 39.
Disitu disebutkan setiap orang dan/ atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Sedangkan isi Pasal 21adalah
(1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
(2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.
(Adv/ Abidin)
