SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Penyerapan anggaran yang dialokasikan pemkab sebagai fasilitas kredit untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Delta ternyata masih rendah.
Untuk tahun 2017 ini, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 8 miliar, realisasinya hanya Rp 3 miliar atau 33 persen.
Fakta ini disampaikan Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, M.Charda kepada Wakil Bupati Sidoarjo H.Nur Ahmad Syaifuddin, saat pelatihan UKM online, Rabu (8/11/2017).
Menurut Charda, minimnya para pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas kredit dari Pemkab ini, disebabkan beberapa hal.
Diantaranya karena terlalu lamanya proses survey hingga pencairan dana dari bank.
“Membutuhkan waktu sekitar 4 bulan hingga proses pencairannya,” jelas Charda kepada Wabup.
Soal bunga dana bergulir, sebenarnya Pemkab cukup rendah menerapkannya.
Yakni hanya 6 persen per tahun. ’’Bunga pinjaman kami paling rendah,’’ ujarnya.
Dia menyampaikan, rendahnya serapan dana bergulir tahun ini juga terjadi karena banyaknya usulan yang tidak disetujui.
Banyak warga yang hendak meminjam sejumlah dana dengan kekuatan produksi yang tidak sepadan.
Contohnya, dari hasil analisis kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman hanya Rp 25 juta, namun usulan pinjaman dana yang diajukan melebihi nominal tersebut.
Dalam menyikapi kondisi itu, menurut Ria, pihaknya menempuh dua cara. ’’Bisa dengan menurunkan nominal pinjaman atau tidak memberikan fasilitas itu pada pemohon,’’ jelas Charda.
Dari total 1.321 koperasi di Sidoarjo, 229 di antaranya sudah menjadi pelanggan tetap program kredit tersebut.
Nominal pinjamannya bermacam-macam.
Mulai Rp 5 juta hingga Rp 50 juta. Sejak awal berjalan 2002 hingga kini, total dana bergulir yang dikucurkan pemkab mencapai Rp 69,7 miliar.
Sementara itu menyikapi persoalan ini, Wakil Bupati Sidoarjo H.Nur Ahmad Syaifuddin, mendorong dinas perindustrian dan UMKM, untuk bisa membuat BLUD khusus layanan dana bergulir UMKM itu.
Hal ini sangat penting, untuk meningkatkan semangat pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan dana pinjaman dari pemerintah daerah.
“Permudah masyarakat dengan BLUD ini, jangan sampai dana yang sudah disiapkan, ternyata penyerapannya sangat minim,” tegas Wabup. (Abidin)
