SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Munculnya wacana Ruislag RPH Krian dengan tanah di Desa Seketi Balongbendo milik salah satu pengusaha property Sidoarjo, membuat anggota Banggar DPRD Sidoarjo berkomentar.
Apalagi penggunaan anggaran revitalisasi RPH (Rumah Potong Hewan) Krian sebesar Rp22 miliar, terancam gagal dijalankan.
Ketua Fraksi Golkar, Hadi Subiyanto, meminta Pemkab Sidoarjo menyampaikan alasan, jika memang lelang revitasasi RPH Krian gagal.
Dari data yang ada , anggaran Rp 22 miliar untuk revitalisasi RPH Krian dipecah menjadi dua bagian, antara Dinas PUPR dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
Masing-masing menjadi kuasa pengguna anggaran Rp11 miliar. Pekan lalu DKPP sudah mengirimkan materi lelang pengadaan ke Bagian Lelang Pengadaan dan Jasa.
Namun sebelum masuk ke LPSE, tanpa alasan jelas ditarik kembali.
Kepala Dinas PUPR Ir Sigit Setiawan menyatakan anggaran lelang perencanaan tetap akan diserap, meskipun nantinya ada perubahan lokasi pembangun RPH Krian ini.
“Karena perencanaan ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan RPH, kita akan tetap lakukan lelang tahun ini,” ujar Sigit.
Sementara itu Wakil Bupati Sidoarjo H.Nur Ahmad Syaifuddin mengebutkan rencana ruislag lahan RPH ini merupakan jalan visioner, tetapi harus benar-benar terlaksana bukan fatamorgana.
“Kalau memang tidak jadi ruislag, maka harus segera dibangun. Jangan kedua-duanya tidak jadi, ini tidak baik,” ungkap Wabup.
Karenanya Wabup minta kepada OPD terkait, untuk segera membahas dan lapor kepada bupati, terkait kondisi terbaru masalah RPH ini. (Abidin)
