SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Komisi A DPRD Sidoarjo, nampaknya cukup peduli dengan suksenya pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2020 mendatang.
Ini dibuktikan dengan langkah sigap komisi A, yang merespon keluhan KPU soal belum ada kesepakatan nilai nominal anggaran KPU dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 itu.
Dalam klausul NPHD, angka yang disodorkan TAPD Sidoarjo hanya sebesar Rp 45 miliar, sama seperti nilai KUA-PPAS 2019 yang dibahas DPRD Sidoarjo periode 2014-2019.
Padahal untuk kebutuhan Pilkada Sidoarjo, dibutuhkan angka Rp 61 miliar dari pengajuan Rp 63 miliar.
“Kebutuhan untuk Pelaksanaan Pilkada sebesar Rp 61 miliar. Sementara yang sudah masuk dalam KUA-PPAS 2019 masih Rp 45 miliar. Kita berharap kekurangan dana nanti bisa ditambah pada pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Sidoarjo,” ujar M.Iskak ketua KPU Sidoarjo.
Namun begitu, Iskak memiliki keyakinan, jika anggaran Pilkada nanti tetap bisa disepakati sebesar Rp 61 miliar antara TAPD dengan Banggar DPRD Sidoarjo.
Karena kalau anggarannya tetap Rp 45 miliar, pelaksanaan Pilkada 2020 terancam tidak bisa digelar.
“Untuk kebutuhan honor penyelenggara saja, mulai PPK.PPS hingga KPPS dibutuhkan anggaran Rp 36 miliar.
Sangat tidak mungkin sisa anggaran Rp 9 miliar untuk proses pelaksanaan Pilkada baik sosialisasi, kampanye maupun pada hari pelaksanaan Pilkada,” jelas Iskak.
Sekretaris komisi A DPRD Sidoarjo yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo Warih Andono SH, menyatakan pihaknya siap menambah anggaran yang dibutuhkan KPU pada Pilkada 2020 nanti.
Warih menyatakan, pada pembahasan di Banggar untuk APBD 2020 nanti, kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU maupun Bawaslu bisa ditambah dan memang wajib ditambah.
“Suksesnya Pilkada 2020 adalah hal yang wajib kita dukung bersama-sama. Kecukupan anggaran ini sangat penting,
Karena KPU dan Bawaslu memang membutuhkan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan Pilkada 2020,” tutur Warih.
Begitu juga ketua komisi A DPRD Sidoarjo H.Subandi, yang menyatakan siap memback up dan memperjuangkan kebutuhan anggaran Pilkada 2020.
Bahkan anggaran untuk pengamanan Pilkada pun menurut ketua komisi A, harus di back up penuh.
“Kita akan perjuangkan tambahan anggaran, agar Pilkada 2020 terlaksana dengan baik,” ujar politisi PKB ini.
Sementara itu dalam rapat hearing antara jajaran kepolisian – KPU dan DPRD Sidoarjo, berbagai hal dibahas termasuk dana pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020.
Kombespol Zain Dwi Nugroho Kapolresta Sidoarjo meminta setiap gudang KPU dapat dilengkapi dengan Kamera CCTV.
Hal sebagai antisipasi agar ketika ada orang yang mau berbuat jelek dapat direkam dengan jelas.
“Kami meninta ada CCTV baik di gudang KPU atau di setiap kecamatan yang dijadikan tempat penghitungan. Ini agar Pilkada besok itu aman, lancar dan damai,” pintahnya.
Mendapat berbagai masukan ini, Ketua DPRD Sidoarjo H Usman, meminta setiap usulan yang disampaikan itu disampaikan secara tertulis.
“Agar usulan ini kami bisa memperjuangkan saat rapat anggaran. Kami pun sepakat dalam pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan dengan aman dan lancar,” terang Usman. (Adv/Abidin)
