SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, menggelar “Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pemasangan Alat Perekam / Pemantau Transaksi Obyek Pajak Daerah, di Handayani Heritage Kawasan Kahuripan Nirwana, Selasa (3/12/2019).
Kegiatan tersebut diikuti Komisioner KPK RI, Irjen. Pol. Basaria Panjaitan, S.H., M.H., Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH., M.Hum, Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, Sekda Sidoarjo Achmad Zaini, Kadis BPPD Joko Santoso, perwakilan dari para pengusaha hotel maupun restoran dan tempat hiburan yang ada di Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menyampaikan, realisasi pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar Rp 961.840.717.556 yang telah menyumbang 56,56 % dari realisasi penerimaan PAD tahun 2018 sebesar Rp 1.700.642.002.415,-.
Sedangkan untuk tahun 2019 ini, penerimaan pajak daerah ditarget sebesar Rp 1.009.946.880.000,- yang hingga 30 Nopember 2019 kemarin, telah tercapai sebesar Rp 950.788.251.198,-.
“Pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir serta tata cara pemungutannya, wajib pajak dapat menghitung sendiri, berapa pajak yang seharusnya disetor berdasarkan ketentuan yang sudah ada sehingga pajak yang disetorkan dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Komisioner KPK RI Irjen. Pol. Basaria Panjaitan, S.H., M.H. menyampaikan bahwa alat perekam atau pemantau pajak yang dipasang di setiap hotel, restoran, tempat hiburan maupun parkir akan lebih memudahkan pihak pengawas untuk memantau pajak yang seharusnya disetor.
“Jadi dalam membayar pajak tidak bisa dimanipulasi lagi karena sudah adanya alat rekam /pemantau pajak,” ujarnya.
Dari data yang ada, tahun 2016 pernah terpasang sekitar 100 alat rekam /pemantau pajak di Sidoarjo, namun saat ini tinggal 30 alat yang masih aktif.
“Dan mulai tahun ini akan ditambah lagi sekitar 200 an alat pemantau pajak yang disebar di tempat usaha yang ada di Sidoarjo,” pungkasnya. (Abidin)
