SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa, menyatakan membutuhkan tambahan dana yang besar untuk menunjang program social safety need, cash for work maupun pelaku UMKM yang terdampak COVID-19.
Dana yang sudah fix yang bisa digunakan menurut Gubenur, baru sebesar Rp 264 miliar, dari jumlah lebih besar yang dibutuhkan.
Melihat ini, H.Khulaim Junaedi anggota Fraksi PAN DPRD Propinsi Jawa Timur, mengaku siap menyumbangkan sebagian gajinya sekian persen pada bulan April 2020 ini, untuk bisa memenuhi kebutuhan anggaran.
“Kita siap menyumbangkan sebagian gaji kita untuk program social safety need seperti yang diutarakan bu Gubernur. Dan saya ajak teman-teman di dewan juga bisa membantu,” tutur Khulaim Junaedi.
Masih menurut anggota dewan dari Dapil Sidoarjo ini, agar lebih memperkuat tambahan anggaran ini, dirinya mengusulan setiap ASN dan Anggota DPRD se Jawa Timur, melakukan gerakan peduli corona.
Salah satunya, dengan meyumbangkan sebagian gaji untuk membantu program gubernur, dalam rangkah mengatasi dampak ekonomi bagi rakyat kecil.
“Saya yakin dengan kita bersatu untuk memerangi wabah ini, pastilah kesulitan ekonomi yang dialami warga selama wabah corona akan segera teratasi,”paparnya.
Khulaim juga yakin, masyarakat Jawa Timur bisa bijak dan mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah dalam memerangi penyebaran virus corona ini.
“Saya rasa, jika pemerintah daerah nanti benar-benar memberlakukan karantina atau lockdown dengan diimbangi bantuan yang cukup sebagai kosekwensi atas kebijakannya, maka masyarakat akan bisa menerima,” ungkap Khulaim lagi.
Dari data yang ada, anggaran DPRD Jatim sebesar Rp 100 miliar dipotong guna memerangi merebaknya covid-19.
Anggaran sebesar itu juga ditambah dengan dana tak terduga sebesar Rp 260 miliar.
Khulaim yakin secara ekonomi, warga Jatim tidak terlalu terdampak pasca keputusan pemerintah yang melarang warganya beraktivitas di luar rumah.
Apalagi dana yang dialokasikan dewan untuk membantu penanganan ekonomi rakyat selama wabah COVID-19 sebesar Rp 360 miliar.
Kalau ini ditambah dengan efisiensi OPD se-Jatim, Khulaim yakin di Jatim tidak akan ada yang namanya kelaparan.
Sementara itu Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menjelaskan, bahwa sesuai arahan gubernur untuk penanganan dampak sosial ekonomi virus corona, pihaknya sudah membuat estimasi berapa pekerja yang akan terdampak.
Beberapa sektor-sektor yang paling terdampak yaitu perdagangan, pengolahan, transportasi dan akomodasi mamin.
Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan validasi di masing-masing sektor yang paling terdampak tersebut.
Estimasinya, kata Emil mencapai 3,88 juta pekerja.
Dari angka ini ada yang sudah terkaver dalam BPNT (Bantuan Penerima Non Tunai) dan ada yang belum terkaver.
“Sesuai arahan Bu Gubernur, kita akan mematangkan bagaimana kebijakan kita terhadap yang belum terkaver dalam BPNT. Bahkan ini juga sedang kita koordinasikan juga persisnya dengan BPS yang telah membedah angka pekerja sektor formal, informal, berusaha sendiri dan bekerja untuk orang lain,” ungkap mantan Bupati Trenggalek ini.(Abidin)
