SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Rapat gabungan antara Pimpinan DPRD Sidoarjo, pimpinan fraksi serta komisi C DPRD Sidoarjo, Senin (11/5/2020), memutuskan memanggil pejabat utama Pemkab Sidoarjo, untuk mencari solusi terbaik memecah buntunya proses pembangunan Rumah Sakit Sidoarjo Barat yang belum berjalan sampai bulan Mei 2020 ini.
Bahkan ketua DPRD Sidoarjo H.Usman, yang memimpin rapat, dengan tegas menunjukkan transparasinya agar hasil rapat, merekomendasikan pejabat siapa saja yang dipanggil untuk menjawab persoalan RSD barat ini.
“Kita ingin agar rapat ini benar-benar terbuka dan mencari solusi terbaik untuk RSD barat. Kemarin memang saya sampaikan sebagai anggota FPKB yang menyetujui KPBU, tidak memiliki konsep apapun untuk pembangunan RSD barat dengan konsep APBD. Makanya saya minta agar 6 fraksi yang mendorong penggunaan APBD, bisa menyampaikan konsep apa yang bisa dilakukan. Dan nyatanya sampai saat ini belum ada proggres apapun,” ujar Usman di dalam rapat.
Ketua dewan menyampaikan, dengan rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat gabungan ini, diharapkan bisa menclearkan berbagai tuduhan adanya ‘konspirasi’ yang tidak benar, yang beredar liar di internal dewan maupun di masyarakat.
“Jangan ada isu-isu liar yang bisa menjadi fitnah, karena akibat belum adanya langkah pembangunan RSD barat,” ulas Usman lagi.
Pada rapat gabungan ini, memang sempat terlontar adanya Mr X yang membuat OPD tidak berani meneruskan keputusan pembangunan RSD barat dengan anggaran APBD.
Lontaran pertama disampaikan Anang Siswandoko ketua FGerindra, yang mendapat info adanya orang kuat yang melarang pembangunan RSD barat.
Bahkan Musawimin anggota FPAN dalam penyampaiannya, menyatakan seorang wakil bupati saja, tidak berdaya dengan keberadaan MR X ini.
“Ini harus kita cari tau, siapa sebenarnya MR X ini, tutur Musawimin.
Dan tentu saja, berita yang belum jelas kebenaran ini, membuat ketua dewan bersuara lantang.
“Jangan sampaikan berita yang hanya membuat fitnah. Karenanya silahkan direkomendasikan, siapa saja yang harus dipanggil untuk rapat selanjutya,” terang Usman.
Dan kesimpulan rapat gabungan ini, akhirnya menyepakati memanggil Plt Bupati Sidoarjo, Sekda, Kepala Dinas Perkim, Bappeda, Perijinan dan Kabag Hukum, untuk meminta progres pembangunan RSD barat dan seluruh persoalannya.
“Kita agendakan rapat digelar besok Selasa, dan yang memimpin adalah Pak Bambang Riyoko dan Pak Kayan agar berjalan loos,” tutup Usman.
Dari data yang ada, pembangunan RSD barat ini sebelumnya sudah disepakati dengan anggaran APBD 2020 sebesar Rp 120 miliar.
Pada perjalannya, anggaran ini dikepras menjadi Rp 70 miliar, untuk dialihkan penanganan Covid-19. (Abidin)
