CANDI (kabarsidoarjo.com)- Diberikannya wewenang penuh pengelolaan dana Bantuan Keuangan (BK) kepada kepala desa, terkadang malah membuat masalah jika si kepala desa itu, bertindak seenaknya sendiri dalam memanfaatkan uang BK tersebut.
Seperti yang disinyalir dilakukan Amiril Mukminin Kades Balongdowo Kecamatan Candi, yang tidak mengakui adanya kucuran dana BK dari Mimik Idayana anggota Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo sebesar Rp 150 juta.
Menurut Mimik Idayana, bantuan keuangan (BK) sebesar Rp 150 juta untuk pavingisasi jalan yang dikucurkannya di Desa Balongdowo, awalnya diberikan atas proposal yang dikirim warga sebelum Kades Amiril ini menjabat.
Selanjutnya, setelah proposal tersebut diamini Mimik Idayana melalui bantuan BK dan cair pada bulan Juni 2021, ternyata tidak diakui oleh Amiril, yang malah menyebutnya sebagai bantuan keuangan dari Pemkab Sidoarjo melalui Zahlul Yusar anggota dewan dari Demokrat.
“Tim saya sudah datang ke Amiril sebagai kades Balongdowo terpilih, memberitahukan kalau ada dana BK dari saya untuk pavingisasi jalan sesuai dengan proposal yang dibuat, itu sekitar bulan Juni 2021.Eh jawabnya malah tidak mengakui itu dari saya, bahkan katanya dari anggota DPRD lain dan eksekutif,” ujar Hj Mimik Idayana.
Ngawurnya lagi, untuk meredam protes warga yang membuat proposal dan tim dari Mimik Idayana, untuk BK dari PAPBD 2021 bulan Nopember dari Zahlul Yusar, diumumkannya sebagai bantuan BK dari Mimik Idayana.
“Tim saya malah disuruh mengerjakan proyek, dari dana BK yang dibwrikan oleh Zahlul Yusar, inikan ngawur. Kades baru ini secara etika sudah jelas jelek dan sudah meremehkan bantuan BK anggota dewan,” tegas Hj Mimik Idayana.
Mimik mengaku kasihan dengan warga Balongdowo, yang berharap bisa melakukan pembangunan di wilayahnya
melalui dana BK itu.
Padahal jika benar, aspirasi warga bisa terealisasi dengan adanya keseriusan kepala desa, dalam mewujudkan aspirasi warga melalui dana BK itu.
Sementara itu, sikap ngawur Sikap Amiril Mukminin juga tercermin denhan adanya dugaan menimbun sembako di kantor balai desa, yang membuat kesal warga.
Pasalnya sembako berupa beras dari bantuan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tidak segera dibagikan ke warga yang membutuhkan karena terdampak pandemi Covid-19.
“Kami sudah mengajukan daftar warga yang diminta kades untuk mendapat sembako lima bulan lalu, namun hingga sekarang belum juga diberi,” ujar Tartib, Ketua RT 06/RW01 Desa Balongdowo.
Tartib mengatakan, dirinya selaku ketua RT sudah mengajukan 15 nama para janda untuk mendapat bantuan sembako karena pandemi Covid-19, namun hingga saat ini tidak ada kejelasannya.
“Saya sampai malu ditagih warga yang sudah kami data berupa fotocopy KTP dan KK, karena hingga hari ini belum juga dapat kabar dari kades mengenai kepastian sembako warga kami,” paparnya. (Abidin)
