KabarSidoarjo.com – Ketua DPRD Sidoarjo, Usman menganggap Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi yang juga sebagai Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tidak mengerti bagaimana proses penganggaran di legislatif.
Hal itu, diungkapkan oleh Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada jurnalis saat menyikapi pencairan insentif RT/RW di Kabupaten Sidoarjo.
“Fraksi Golkar tak mengusulkan insentif RT/RW di saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), kecuali mereka membahasnya saat rapat pembahasan KUA.Tapi, Fraksi Golkar baru satu bulan memperjuangkan, dan menyampaikan perjuangan insentif RT/RW setelah proses pengesahan KUA selesai. Setelah KUA kan kemudian baru ke proses penganggaran di tahun 2023,” kata Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman kepada jurnalis, Kamis (1/11/2022).
“Iku yang tak repoti (itu yang membuat repot), Wong (Dia) Ketua DPD Golkar itu kan juga orang DPR kok gak ngerti proses penganggaran, silahkan wartawan tulis ini. Jangan pokok e harus kembali ke proses dan mekanisme penyusunan anggaran,” sambung Usman.
Usman mengungkapkan, jika perjuangan insentif RT/RW yang dilakukan seharusnya dilakukan Fraksi Golkar pada saat proses KUA, bukan saat proses KUA sudah selesai dan sudah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) malah Fraksi Golkar meminta terkait penganggaran insentif RT/RW itu.
“Tidak pernah mereka (Fraksi Golkar red) memperjuangkan ini di pembahasan KUA, kok malah saat pembahasan KUA selesai dan sudah pembahasan RAPBD dimulai mereka membahas terkait penganggaran insentif RT/RW ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Usman memaparkan, jika aspirasi terkait insentif RT/RW agar dianggarkan atau direalisasikan di tahun 2023 sudah dijelaskan.
Insentif RT/RW Rp 6 juta pertahun, masuk dalam Perda Rencana Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). RPJMD berlaku 5 tahun dan ini masih tahun ke 2, masih 3 tahun lagi. Bupati memiliki kebijakan program prioritas dari 17 program.
“Bupati Sidoarjo kan punya kebijakkan, kapan harus direalisasikan dari 17 program prioritas Bupati ini. Bukan berarti tidak mau melakukan (realisasi semua insentif RT/RW red), Bupati menganggap belum waktunya karena Bupati masih punya program yang lebih diprioritaskan, seperti betonisasi semua jalan, Frontage Road harus tuntas dan banyak lagi program yang lebih di prioritaskan Bupati Sidoarjo,” pungkasnya. (KS/1)
