SIDOARJO (KABARSIDOARJO.COM) Kepadatan lalu lintas di kawasan industri Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, kembali menjadi perhatian DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) meningkatkan layanan kereta api sebagai tulang punggung transportasi publik massal di wilayah tersebut.
Gedangan dikenal sebagai salah satu sentra industri strategis di Jawa Timur. Setidaknya terdapat 112 perusahaan yang beroperasi dan menyerap ribuan tenaga kerja. Namun, tingginya aktivitas industri tersebut belum sepenuhnya ditopang sistem transportasi massal yang memadai.
Menurut BHS, kereta api seharusnya menjadi solusi utama mobilitas pekerja dan aktivitas ekonomi, sekaligus upaya mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
“Di Gedangan ada sekitar 112 industri. Ini kawasan yang membutuhkan transportasi publik super massal. Kereta api harus hadir menjawab kebutuhan pekerja industri, bukan sekadar alternatif,” ujar BHS.
Kereta Malam Dinilai Krusial untuk Pekerja Industri
Salah satu sorotan utama BHS adalah minimnya jadwal perjalanan kereta pada malam hari. Ia menilai, pola operasional kereta saat ini belum sepenuhnya selaras dengan jam kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.
BHS menjelaskan, sebagian besar kegiatan perdagangan dan perkantoran di Surabaya baru berakhir sekitar pukul 22.00 WIB, sementara pilihan transportasi publik setelah jam tersebut masih terbatas.
“Setelah jam 10 malam, masyarakat masih membutuhkan angkutan massal untuk pulang. Banyak yang ingin naik kereta, bukan sepeda motor. Ini yang perlu dievaluasi, jam operasionalnya harus mengikuti kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Skema PSO Jadi Peluang Penambahan Trip Kereta
BHS menambahkan, layanan kereta api di wilayah Sidoarjo–Surabaya masuk dalam skema Public Service Obligation (PSO). Artinya, subsidi pemerintah lebih berfokus pada jumlah perjalanan kereta, bukan semata-mata jumlah penumpang.
Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi peluang bagi KAI untuk menambah frekuensi perjalanan, termasuk pada jam-jam krusial seperti malam hari.
“Karena berbasis PSO, penambahan trip justru memungkinkan. Kalau jadwalnya tepat, demand juga akan mengikuti. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi pelayanan publik,” katanya.
Double Track Tanpa Flyover Dinilai Picu Kemacetan Baru
Selain layanan kereta, BHS juga menyoroti kemacetan kronis di perlintasan sebidang Stasiun Gedangan. Ia mengingatkan, rencana pembangunan double track kereta api berpotensi memperparah kepadatan lalu lintas jika tidak diimbangi solusi infrastruktur jalan.
“Kalau jumlah rangkaian kereta bertambah, sementara perlintasan masih sebidang, kemacetan pasti makin parah. Solusinya adalah flyover,” ujarnya.
Flyover tersebut dinilai strategis untuk menghubungkan arus kendaraan Surabaya–Sedati dan Sedati–Surabaya, mengingat kawasan industri banyak terkonsentrasi di dua wilayah tersebut.
Aspirasi Warga Gedangan Siap Diperjuangkan ke Pemerintah Pusat
Meski pembangunan flyover masih berupa wacana, BHS menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan aspirasi langsung masyarakat Gedangan yang diserap saat kegiatan reses.
Ia memastikan akan membawa usulan tersebut ke berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, PT KAI, hingga pemerintah daerah.
“Ini suara masyarakat. Saya akan mengusulkan agar peningkatan transportasi massal dan solusi kemacetan di Gedangan bisa segera ditindaklanjuti secara serius,” pungkasnya. (KS2)
