SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Desakan pembongkaran halte bus di kawasan Jl Mojopahit Sidoarjo oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, diharapkan bisa diselesaikan dengan jalur komunikasi yang baik dengan Dinas Perhubungan Sidoarjo.
Hal ini dilontarkan Tarkit Erdianto anggota komisi B DPRD Sidoarjo, sebagai respon agar persoalan sengketa lahan itu tidak menjadi besar dimata masyarakat.
“Antara PD Muhammadiyah dan Dinas Perhubungan Sidoarjo, kita harapkan melakukan kordinasi yang baik untuk persoalan halte bus ini,’ terang Tarkit.
Masih menurut Tarkit, kordinasi yang baik antara kedua instansi ini, dimaksudkan untuk mencari solusi apakah halte itu memang mendesak untuk dibongkar atau hanya cukup digeser saja.
Pasalnya, keberadaan halte bus itu, juga sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunggu kedatangan bus.
“Kalau memang hak tanahnya milik Muhammadiyah, Dishub harus legowo meminda halte itu. Namun jika hak tanahnya itu merupakan fasum, ya harus ada jalan keluar bagaimana enaknya,” ulas Tarkit lagi.
Seperti diketahui, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, untuk segera membongkar bangunan halte yang berdiri di depan kantor PD Muhammadiyah.
Pasalnya, bangunan halte tersebut berdiri di atas lahan milik PD Muhammadiyah dan menutupi kantor DPD Muhammadiyah Sidoarjo.
“Kantor Muhammadiyah Sidoarjo sekarang sudah bagus, kita tidak ingin terhalangi oleh keberadaan halte bus yang juga berdiri diatas tanah kita,” terang Dzul Himam LC ketua Pimpinan Muhammadiyah Sidoarjo.
Masih menurut pria yang juga mantan anggota DPRD Sidoarjo ini, luas bangunan halte MPU yang berdiri di atas tanah Muhammadiyah itu sekitar 4 x 15 m.
Karena memang belum ada kesepakatan hibah untuk fasilitas umum, pihak Muhammadiyah minta Dishub untuk segera membongkarnya.
“Minimal digeser ke utara agar tidak menutupi kantor Muhammadiyah,” ulas Dzul Himam lagi.(Abidin)
