SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)– Pembahasan cukup alot mewarnai penentuan presentase belanja modal yang mesti dipenuhi dalam RAPBD tahun 2013.
Ketua DPRD Sidoarjo Dawud Budi Sutrisno saat dikonfirmasi menegaskan, untuk belanja patokan modal modal sebesar 29 persen sesuai Kemendagri, tidak harus dipenuhi jika memang APBD Sidoarjo belum mampu untuk memenuhi angka itu.
Dawud melihat, jika hanya demi memenuhi belanja modal 29 persen dengan resiko mengepras hampir 50 persen kegiatan SKPD, maka mesti ada jalan tengah yang harus dicapai.
Dan akhirnya, setelah beberapa kali melakukan pembahasan bersama, baik itu rapat dengan seluruh ketua fraksi DPRD Sidoarjo, rapat dengan Banggar serta Timgar, didapatkan angka kompromi sebesar 24 persen atau naik 6 persen dari angka belanja modal yang sebelumnya hanya 18 persen.
“Kita cari jalan terbaik untuk mencari presentase yang ideal untuk belanja modal,” terang Dawud.
Dawud melihat, jika pada tahun anggaran 2012 lalu, belanja modal yang dipatok sebesar 22 persen, maka idealnya belanja modal untuk anggaran tahun 2013 ini bisa bertambah dan tidak malah turun.
“Angkanya bisa 23 atau 24 persenlah untuk belanja modal,” jelas Dawud lagi.
Sementara itu ketua Fraksi PAN/PKS, Emir Firdaus, menyampaikan kompromi di angka 24 persen untuk belanja modal itu tetap dengan syarat 5 persen kekurangan harus disertakan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), Agustus 2013 mendatang.
“Kami sepakat tapi dengan syarat, dimana kekurangan belanja modal 5 persen nanti harus disertakan dalam PAK APBD 2013,” ujar Emir.
Lebih jauh Emir menyampaikan, angka 24 persen hasil kompromi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan melayani kepentingan masyarakat terhadap kebutuhan yang urgent.
Menurutnya saat ini jika dipaksakan 29 persen banyak dana yang terkepras. Seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), dan PU Pengairan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak bisa bekerja maksimal.(Abidin)
