SIDOARJO– Rencana General Check Up bagi anggota DPRD Sidoarjo pada Kamis (15/10) besok , di tentang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP. pasalnya pelaksanaan general check up itu dilakukan oleh pihak ketiga tanpa ada instansi pembanding.
“Mestinya tidak langsung di tunjuk instansi kesehatan tertentu sebelum ada lembaga pembanding yang ada. Apalagi di Sidoarjo tidak kurang lembaga kesehatan yang mumpuni, kenapa mesti pilih yang dari Surabaya,” kata Taufik Hidayat TY, Ketua FPDIP
Masih menurut Taufik, selain tidak adanya seleksi lembaga kesehatan yang di tunjuk untuk General check, untuk pelaksanaan general check up yang dilaksanakan di gedung dewan dianggap nya tidak efektif. Karena alat keperluan general check up tidak semuanya bisa dimobilisasi.
“General check up itu pemeriksaan secara keseluruhan, apa bisa alat untuk keperluan ronsen di bawa ke Dewan, tentunya itu tidak bisa dilakukan. Seharusnya Dewan dibebaskan mau memilih general check up dimana, Baru biaya general check up diklaimkan,” tegasnya” imbuh Taufik lagi.
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Dawud Budi Sutrisno saat dikonfirmasi menegaskan jika pelaksanaan general chek up itu tidak merupakan keharusan bagi anggota Dewan.
“Sifatnya tidak ada paksaan, siapa saja anggota dewan yang mau,” kata Dawud Budi Sutrisno.
surat pemberitahuan general check up yang di layangkan ketua DPRD Sidoarjo Dawud Budi Sutrisno, di dasari dari surat perintah kerja No 027/240/404.2/2009 tertanggal 13 Juli dalam pengelolaan program jaminan perawatan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.(Abidin)
Double Track Tanpa Flyover Berisiko, BHS Ingatkan Ancaman Macet di Gedangan
SIDOARJO (KABARSIDOARJO.COM) Kepadatan lalu lintas di kawasan industri Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, kembali menjadi perhatian DPR RI. Anggota Komisi VII DPR...
