SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Persoalan hibah lahan seluas 10,8 H untuk Program Balai Latihan Kerja Internasional dari Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di Kabupaten Sidoarjo, dipastikan jalan terus.
Ini seiring hasil pertemuan antara komisi A DPRD Sidoarjo, dengan Dirjen Kemenakertrans kebeberapa waktu lalu di Jakarta.
Menurut Achmad Amir Aslickhin anggota komisi A yang turut ke Jakarta menegaskan, dari pertemuan dengan Abdul Wahab Bangkona selaku Dirjen Kemenakertrans itu disebutkan, jika lahan BLKI ini tidak dihibahkan ke pusat dan pengelolaan BLKI dipegang pemerintah daerah, maka dipastikan pengelolaannya tidak maksimal.
Hal ini terbukti dari 298 BLKI di seluruh Indonesia yang pengelolaannya diambil alih oleh pemda, seluruhnya tidak berjalan maksimal bahkan ada yang mangkrak.
“Banyak contoh kasus BLKI yang dipegang pemerintah daerah, akhirnya tidak berjalan lancar karena biaya operasionalnya tidak mampu dicukupi oleh Pemda setempat. Dan kasus ini seharusnya menjadi pijakan untuk hibah lahan BLKI di Sidoarjo,” terang Amir Aslickhin.
Besaran biaya operasional yang disebutkan oleh Dirjen Kemenakertrans itu lanjut Aslickhin, diantaranya anggaran untuk tenaga pengajar BLK per orang sekitar 120 juta /per tahun.
Belum lagi anggaran operasional lain-lain yang jika ditaksir, bisa mencapai angka Rp 20 miliar hingga Rp 50 miliar per tahun.
“Dengan anggaran sebesar itu, sangat mustahil pemerintah daerah mampu untuk mencukupinya,” jelas politisi yang juga ketua FKB DPRD Sidoarjo ini.
Dalam pertemuan dengan Dirjen Kemenakertrans itu, juga dipertegas peruntukan lahan yang dihibahkan nanti memang benar-benar di khususkan untuk BLKI.
Kalaupun nanti ada kebijakan berbeda dari pemerintah pusat soal peruntukkan lahan ini, maka secara otomatis tidak akan bisa dilakukan.
“Karena memang peruntukkannya untuk BLKI, sampai kapanpun ya tetap BLKI,” tegas Amir Aslickhin.
Dari informas yang ada, hingga saat ini Kemenakertrans belum memiliki UPTP BLKI di Propinsi Jawa Timur.
Dengan dipilihnya Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi pembangunan BLKI ini, maka banyak sisi positif yang bisa dimiliki oleh masyarakat Sidoarjo.
Pasalnya, Kemenakertrans sendiri sudah memiliki komitmen untuk memprioritaskan warga Sidoarjo untuk bisa masuk ke BLKI ini. (Abidin).
