SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)– Ribuan guru bersertifikasi dari sekolah madrasah ibtidaiyah, MTs di bawah naungan LP Ma’arif PCNU Sidoarjo menggelar unjuk rasa, Kamis (2/5/2013)di gedung Rahmatul Ummah Sidoarjo.
Ribuan guru ini menuntut dicairkannya dana BOS, TPP, dan Impassing.
Awalnya demo bakal digelar di kantor Kemenag Sidoarjo, namun guru memilih untuk menggelar aksi di gedung Rohmatul Ummah Desa Bluru Sidoarjo karena Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakamenag) Sidoarjo H. Nur Syamsuri bersedia menemui guru.
Namun sayang, kedatangan Kakamenag justru disambut dengan melontarkan kritik ataupun sindiran, utamanya tentang dana yang terlambat cair.
Di depan para demonstran, Kakamenag menyatakan bahwa SK TPP para guru bersertifikasi, sudah 75 persen berada di Kemenag Wilayah Jatim, sedangkan 25 persennya belum turun dari pusat.
Namun Kakamenag tidak bisa menjawab pertanyaan para guru kenapa tak kunjung cair, akibatnya ribuan guru malah menyorakinya.
Sementara itu Hj.Anik Maslachah anggota DPRD Sidoarjo dari FKB yang kebetulan hadir menegaskan, banyaknya persoalan yang menimpa guru madrasah yang notabene di bawah tanggung jawab Kementrian Agama ini, tidak membuatnya begitu terkejut.
Pasalnya, di tubuh Kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo ini banyak persoalan, tidak seperti Dinas Pendidikan yang tidak begitu banyak persoalan.
Ini berdasar informasi yang diterimanya dari beberapa koleg di DPR-RI, banyak anggaran di Kemenag yang saat ini dikasih bintang (ditunda) krn LPJ nya banyak yang belum tuntas.
“Dengan bukti ini, kinerja Depag perlu dipertanyakan,” tutur Anik.
Sedangkan Achmad Amir Aslichin ketua fraksi PKB DPRD Sidoarjo yang juga hadir dalam aksi guru madrasah ibtida’iyah ini menegaskan, jika dilihat berbagai persoalan yang dialami guru madrasah ibtida’iyah ini, cukup layak jika sekolah formal keagamaan yang selama ini dipegang Kementrian Agama, dialihkan ke Kementrian Pendidikan yang memang selama ini tidak ada masalah.
Hal ini disebabkan karena anggaran yang tidak kunjung cair itu, berhubungan dengan hajat hidup puluhan ribu di guru madrasah khususnya di Sidoarjo.
“Kita dorong agar tanggung jawab pendidikan di sekolah formal keagamaan seperti MI,Mts diambil alih Dikkab. Apalagi jika sudah ada anggaran bagi sekolah ibtida’iyah ternyata belakangan hilang, bagaimana dengan pertanggung jawabannya, ini kan menyangkut juga hak guru,” tutup Achmad Amir Aslichin.(Abidin)
