SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Masih banyaknya perlintasan kereta api yang tidak berpalang pintu baik resmi maupun tidak resmi di Sidoarjo, membuat komisi C DPRD Sidoarjo mengajukan pembangunannya ke pemerintah pusat.
Bersama beberapa SKPD terkait yakni Dinas PU Nina Marga, Dinas PU Pengairan dan Dinas Perhubungan, komisi C melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Perkeretaapian beberapa waktu lalu.

Ketua komisi C DPRD Sidoarjo Achmad Amir Aslichin selepas kunjungan menegaskan, tujuan utama dari pengajuan proposal itu, agar Dirjen Perkeretaapian segera melakukan kajian dan pembangunan palang pintu perlintasan KA yang kosong.
“Jumlah Perlintasan resmi yang tidak berpalang ada 57 titik di seluruh Sidoarjo. Ini belum perlintasan yang tidak resmi yang tersebar di beberapa titik di Sidoarjo,” tutur Aslichin.
Selain soal palang pintu perlintasan kereta api lanjut Aslichin, yang dibahas dan diajukan untuk segera diperbaiki di Dirjen perkeretapian adalah pelebaran jembatan kereta api dan pelebaran perlintasan kereta api.
Satu pelebaran jembatan perlintasan kereta api yang diajukan adalah di kawasan bringinbendo Taman Sidoarjo, tepatnya di bawah fly over Trosobo yang kondisinya sudah menyempit.
“Pelebaran jembatan di Bringinbendo ini sangat mendesak. karena saat musim hujan kerap tergenang dan menyebabkan banjir. dan Saat kita melakukan audensi dengan Dirjen perkeretaapian, kemungkinan rencana pembangunannya bareng bersama double track tahun depan yakni untuk jalur Surabaya-Solo,” tutur politisi PKB ini.
Untuk pelebaran perlintasan kereta api, Achmad Amir Aslichin menyebutkan simpangf empat Katerungan-Krian yang berdekatan dengan rel KA yang sampai sekarang masih sering macet.
Di perlintasan ini, warga kerap mengeluh saat melintas di jalur strategis yang menghubungkan ke arah Pasar Krian, Kota Krian, dan Kota Sidoarjo itu.
Kendati sudah bertahun-tahun dikeluhkan warga, namun sampai sekarang belum ada solusi dari pihak terkait. Situasi makin parah lantaran di sekitar simpang empat itu kerap dijadikan terminal bayangan oleh angkutan pedesaan.
“Kita ajukan pelebaran di simpang empat katerungan ini karena memang kondisinya sudah sangat macet,” ujar Aslichin.
Tarkit Erdianto ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo yang juga turut ke Jakarta menambahkan, selain melakukan audensi dengan kementrian perhubungan khususnya Dirjen Perkeretaapian, komisi C juga melakukan audensi dengan komisi V DPR RI.
Tujuannya juga sama, yakni memberikan proposal yang sama untuk bisa dikawal hingga pembangunannya nanti.
“Kita ingin pengajuan kita sama sama mendapat perhatian. Baik dari pemerintah pusat, maupun dari DPR RI. Sehingga akan lebih cepat respon dan penganggarannya nanti,” ulas Tarkit.
Dari notulen rapat bersama Dirjen Perkeretaapian, disebutkan, untuk menunjang pembanguna perlintasan kereta api ini, Dinas perhubungan sanggup menyediakan SDM dan biaya peneliharaan.
Untuk pelebaran jembatan diatas sungai, ada 7 titik pelebaran, untuk pelebaran pelintasan ada 4 titik.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan berkordinasi membuat skala prioritas.pembangunan palang pintu perlintasan dapat ditndak lajuti dengan MoU antara pemkab dengan Dirjen perkeretaapian. (Abidin/Adv)













