SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Komisi A DPRD Sidoarjo masih konsisten merekomendasikan pembangunan rumah persemayaman di kawasan Ketegan Taman untuk dihentikan.
Rekomendasi ini juga disertai dengan sidak langsung ke lokasi, untuk melihat kondisi sebenarnya dari penolakan warga.
H.Haris salah satu anggota komisi A DPRD Sidoarjo dari FPAN menyatakan, untuk mencari jalan tengah persoalan ini, pihaknya meminta OPD terkait untuk mengkaji lagi proses perijinan yang dimiliki PT Surga pelangi selaku pihak pengusaha.
Disamping itu, pihak PT Surga pelangi juga mesti melengkapi seluruh persyaratan yang wajib dimilki, sebelum melanjutkan proses pembangunan.
“Selama persyaratannya belum lengkap, saya rasa pembangunan rumah persemayaman itu bisa dihentikan dulu,” jelas Haris.
Senada dengan Haris, Silvester Ratu juga meminta pihak PT Surga Pelangi untuk melengkapi lagi persyaratan yang belum dimilikinya seperti site plan yang masih belum sempurna.
Karena saat sidak di lokasi, antara site plan yang dimiliki PT Surga Pelangi dengan lokasi belum fix.
“Meskipun sebenarnya lokasi rumah persemayaman itu agak jauh dari rumah warga, tapi seyogyanya tetap dilengkapi dulu site plan nya,” ulas silvester.
Sementara itu H.Kusman anggota komisi A DPRD Sidoarjo dari PKS, masih cukup lantang meminta pembangunan rumah persemayaman itu dihentikan dulu sesuai dengan rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh komisi A beberapa waktu lalu.
Jika pembangunan ini tetap dipaksakan, maka dikhawatirkan, akan muncul persoalan lebih besar dari penolakan warga ke depannya.
‘Rekom untuk menghentikan pembangunan rumah jenasah itu saya rasa masih berlaku. Jika masih ada penolakan dari warga, berarti masih ada persoalan,” ujar Kusman.
Seperti diketahui, rarusan warga Ketegan Taman menolak pembangunan rumah persemayaman di dekat rumah mereka.
Berbagai langkah penolakan ditempuh warga mulai unjuk rasa ke pemkab hingga mengadukan persoalan ini ke dewan.
Hasilnya, komisi A melakukan sidak di lokasi.
Pada yang dilakukan komisi A DPRD Sidoarjo sebelumnya, terdapat perbedaan site plant antara yang dipegang pihak pengembang dengan kondisi di lapangan.
Hal ini membuat komisi A langsung menggelar rapat internal untuk memberikan rekomendasi lebih tegas. (Adv/Abidin)
