SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan parkir di Sidoarjo menjadi bahasan yang dikebut Pansus Raperda Parkir DPRD Sidoarjo bersama Pemkab Sidoarjo, pasca dihapusnya MoU parkir berlangganan oleh DPRD Sidoarjo.
Banyak persoalan dan masalah yang diurai dalam pembahasan yang dilakukan di ruang pertemuan komisi ini.
Menurut M.Kayan ketua Pansus Perda perubahan Parkir menuturkan, pihaknya terus melakukan kajian dengan berbagai pihak terutama dengan staf ahli, agar konsep parkir berlangganan yang akan dijadikan Perda nanti benar-benar matang.
“Kita bahas secara marathon namun tetap mengundang pihak pihak yang berkompeten,” ujar Kayan.
Beberapa persoalan yang dibahas, diantaranya mekanisme retribusi atau besaran tarif parkir yang akan diterapkan nantinya.
Juga termasuk bagaimana mekanisme pembayarannya, dengan tetap mengedepankan konsep E Parkir.
“Banyak hal yang terus kita bahas.soal Perda Parkir ini. Karenanya, kita libatkan staf ahli yang memiliki kajian soal perda parkir,” ungkap Kayan lagi.
Sementara itu ketua DPRD Sidoarjo H.Sullamul Hadi Nurmawan menyatakan, untuk membuat sistem parkir yang baik, maka perlu ada rancangan dan konsep yang sangat pas untuk bisa diterapkan.
Karena itu, dewan menganggap perlu dilakukan perubahan terhadap Perda penyelenggaraan parkir, sebagai dasar hukum penataan sistem perparkiran yang lebih baik.
Dari evaluasi yang dilakukan dewan, sedikitnya ada tujuh problem utama sistem perparkiran di Sidoarjo. Diantaranya, belum adanya pengaturan jalan umum atau lokasi khaus untuk parkir.
Kemudian belum ada badan khusus dan mekanisme yang detail, tidak ada asuransi, serta belum ada standarisasi juru parkir dan tugasnya secara detail.
“Sejauh ini juga penyelenggaraan parkir masih manual alias belum menggunakan sistem berbasis teknologi informasi (TI),” sambung politisi PKB tersebut.
Sehingga, dewan menginisiasi perubahan Perda Parkir yang diharapkan bisa dipakai sebagai dasar hukum tentang penyelenggaraan parkir yang lebih bagus dan mengikuti perkembangan zaman.
Perda itu diharapkan juga mengatur secara detail, berbagai hal tentang penyelenggaraan parkir. Bahkan mengenai sistem pembayaran, standarisasi juru parkir, dan berbagai hal lain.
Parkir merupakan salah satu sektor potensial PAD (pendapatan asli daerah).
Sehingga perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan penggunaan sistem IT yang mumpuni untuk mengantisipasi kebocoran pendapatan.
Dari evaluasi yang dilakukan, kebutuhan perubahan dalam Perda ini lebih dari 50 persen, dan akan lebih baik Perda no.3 tahun 2012 dicabut dan diganti dengan Perda baru yang kini sedang dibahas. (Adv/Abidin)
