SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kabupaten Sidoarjo, melakukan audensi dengan komisi D DPRD Sidoarjo, untuk menunjukkan hasil kajian tentang kebutuhan layanan kesehatan di wilayah Sidoarjo Barat, Senin (5/8/2019).
Audensi digelar di ruang pertemuan komisi, dan diterima langsung ketua komisi D DPRD Sidoarjo H.Usman MKes, didampingi Ali Masyukuri wakil ketua komisi D DPRD Sidoarjo.
Dalam prakatanya Bambang selaku ketua Bamag Sidoarjo menyampaikan, BAMAG merupakan salah satu wadah bagi gereja-gereja di Sidoarjo, yang tidak hanya berkutat pada masalah keagamaan saja.
BAMAG juga turut memikirkan dan ikut mencari solusi, dari berbagai persoalan yang ada di Sidoarjo.
Lina Louise ketua pusat kajian masyarakat Bamag Sidoarjo yang turut hadir menyatakan, dari kajian kebutuhan masyarakat khususnya di Sidoarjo barat, pelayanan kesehatan berupa rumah sakit umum sangat dibutuhkan disana.
“Karena jarak tempuh antara RSUD Sidoarjo sekarang, dengan tempat tinggal warga di Krian, Balongbendo dan Tarik cukup jauh, maka keberadaan RSD barat ini sangat dibutuhkan,” ujar Lina dalam penyampaiannya.
Masih menurut Lina, dari kajian dan survey yang dilakukan oleh pusat kajian masyarakat Bamag kepada 132 questioner di tiga kecamatan diatas, diketahui 100 persen warga menyatakan membutuhkan layanan rumah sakit di wilayahnya.
Sedangkan untuk kapan waktunya dibangun, 98 persen questioner menyatakan secepatnya agar dibangun.
“Dari hasil kajian itu, BAMAG Sidoarjo merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo, agar pembangunan RSUD Sidoarjo barat segera direalisasikan secepatnya.Hasil kajian dan rekomendasi ini kita serahkan kepada DPRD Sidoarjo melalui komisi D,’ ujar Lina.
Menerima hasil kajian dari pusat kajian masyarakat BAMAG Sidoarjo ini, ketua komisi D DPRD Sidoarjo H.Usman menyampaikan apresiasi dan penghargaannya.
Usman mengaku baru tahu jika Bamag Sidoarjo melakukan kajian terkait kebutuhan kesehatan di masyarakat Sidoarjo barat.
“Kajian ini sangat bermanfaat bagi kita, dan menjadi masukan yang berarti untuk percepatan pembangunan RSD Sidoarjo barat,” ujar Usman.
Pada kesempatan ini, ketua komisi D dari PKB ini juga menyampaikan informasi detail soal skema KPBU untuk pembangunan RSD Sidoarjo barat kepada BAMAG, untuk menepis informasi yang salah beredar di masyarakat.
Seperti statemen soal RSD Sidoarjo barat nanti yang dianggap bukan berbentuk UPTD.
Padahal menurut Usman faktanya RSD Sidoarjo barat ini berbentuk UPTD dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, yang bekerjasama operasional dengan Badan Usaha Pelaksana.
Juga infomasi salah terkait RSD Sidoarjo barat yang dianggap PRIVATISASI pengelolaannya oleh Swasta.
Padahal pengelolaannya nanti, dibawah UPTD yg dipimpin Oleh Direktur yg berstatus PNS/ ASN yg diangkat oleh Bupati Sidoarjo.
“Ada juga argumentasi bahwa Swasta hanya boleh bekerjasama untuk gedung & Peralatan rumah sakit saja itu tidak benar,karena di Permenkes no.40/2018 jelas bahwa kerjasama RS bisa dengan Administrasi & Manajemen,” ungkap Usman.
Juga informasi salah jika RSD Sidoarjo barat dengan Skema KPBU dianggap bertentangan dengan UU no 44 / 2009, padahal Logika nya tidak mungkin Permenkes no.40/ 2018 Bertentangan dengan UU no. 44 / 2009 Tentang Rumah Sakit.
Sedangkan Regulasi yg mengatur KPBU adalah dari PERPRES, BAPPENAS, KEMENDAGRI, KEMENKES .
Hadir pada hearing ini Agus Susanto Ketua BAMAG Pusat, Ketua BAMAG Sidoarjo, ketua BAMAG Prambon, ketua BAMAG Tarik. (Abidin)
