SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Ada kado istimewa bagi para guru khususnya guru honorer di peringatan hari guru yang jatuh pada Senin tanggal 25 November 2019 ini.
Pasalnya, H.Rahmat Muhajirin SH salah satu anggota Banleg DPR RI yang berangkat dari Dapil Surabaya-Sidoarjo, menyetujui revisi UU No 5 tahun 2014 tentang ASN yang salah satu point nya mengatur tentang tenaga honorer dan Banpol, masuk pada Prolegnas prioritas tahun 2020.
“Pada RDPU yang diadakan dengan Federasi pekerja honorer pemerintah dan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara hari ini, kita dari Banleg DPR RI menerima dan menyetujui revisi UU No 5 Th 2014 bisa masuk dalam Prolegnas Prioritas Th 2020,” tutur Rahmat Muhajirin, Senin (25/11/2019).
Masih menurut politisi partai Gerindra ini, dengan masuknya revisi UU No 5 tahun 2014 di Prolegnas prioritas itu, maka bisa menjadi skala prioritas untuk bisa dibahas dan disahkan pada tahun 2020 nanti.
“Semoga bisa menjadi kado terbaik dihari guru ini, bagi para guru honorer dan tenaga Banpol Satpol PP yang ada,” ungkap Rahmat Muhajirin.
Sementara itu dari data yang ada, pada tahun 2018 lalu, komisi V DPR RI juga sempat membahas revisi UU No 5 tahun 2014 ini.
Namun hingga periode DPR RI 2014-2019 berakhir, revisi ini tidak jiga masuk pada Prolegnas.
Ada beberapa Penambahan pasal pada revisi yang dibahas pada tahun 2018 itu diantarnya Pasal 131 A? yang menyatakan :
1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90.
2. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.
3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian dan pertanian.
4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.
Tenaga honorer, Pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.
Dan beberapa perubahan pasal yang lain.
Dengan sepakatnya Banleg DPR RI memasukkan revisi UU No 5 tahun 2014 tentang ASN di Prolegnas prioritas 2020, maka harapan bagi para guru honorer untuk bisa menjadi ASN kembali bersinar. (Abidin)
