SIDOARJO (kabarsidoarjo.com) – Sejumlah kalangan memberikan saran kepada pimpinan DPRD Sidoarjo, untuk tetap beraktivitas sesuai protokol pencegahan Covid-19.
Hal ini menyusul hasil rapid test dua anggota DPRD yang terindikasi positif.
Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra H. Rahmat Muhajirin SH, mengakui prihatin dengan hasil rapid test yang menyebutkan dua anggota DPRD Sidoarjo positif.
Namun demikian, Rahmat berharap, kinerja dan aktivitas anggota DPRD Sidoarjo tetap berlangsung, meski itu dilakukan dengan protokol Covid-19 yaitu WFH (work from home).
“Seyogyanya anggota DPRD Sidoarjo tetap melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan melaksanakan tugas tugas dan fungsinya,’ kata anggota DPR RI dapil Surabaya-Sidoarjo itu,Senin (4/5).
Anggota Komisi III DPR RI asal Sidoarjo itu menyatakan, meski gedung DPRD Sidoarjo diharuskan untuk dilakukan proses penyemprotan disinfektan, namun bukan berarti aktivitas kerja para legislator Sidoarjo menjadi terhenti.
“Gedung DPRD Sidoarjo boleh untuk sementara disterilisasi beberapa hari, namun bukan berarti semua fungsi kedewanan yang melekat pada diri anggota Dewan terhenti. Proses aktivitas tetap bisa dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti zoom meeting atau fasilitas daring lainnya,” ujarnya.
Langkah itu, lanjut Rahmat, menjadi urgen untuk bisa tetap dijaga karena kondisi wilayah Sidoarjo termasuk wilayah yang perlu penanganan khusus terkait pandemi Covid-19.
“DPRD Sidoarjo jangan berhenti beraktivitas, saat kondisi genting yang butuh penanganan bersama antara eksekutif dan legislatif serta stakeholder lainnya untuk bisa menurunkan tingkat penyebaran Covid-19. Rakyat jangan dibiarkan sendirian,” tegas politisi Gerindra itu.
Sementara itu Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Hadi Ismanto menyatakan pandangan yang relatif sama.
DPRD Sidoarjo harus tetap berkinerja karena fungsi kontrol dan pengawasan saat pemberlakukan PSBB ini menjadi penting.
“Apalagi pada saat bersamaan pemerintah atau eksekutif Sidoarjo juga sedang mengucurkan sejumlah program bantuan sosial termasuk yang dari pemerintah pusat dan provinsi,” kata Hadi pada kesempatan berbeda.(Abidin)
