SIDOARJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mengesahkan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 Sebesar Rp 5,1 Triliun.
Penetapan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) disampaikan pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang P-APBD TA 2020, Kamis (1/10/2020).
Pj. Bupati Sidoarjo, Dr. Hudiyono yang hadir selepas dilantik Gubernur Jawa Timur menyampaikan, bahwa dalam PAK kali ini prioritas utamanya adalah untuk penanganan covid-19, dan pemulihan ekonomi akibat pandemi ini.
“Dari hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif tadi, fokus utama anggaran PAK ini untuk penanganan covid-19,” Kata Hudiyono.
Jika melihat data yang ada, anggaran penanganan Covid-19 di Sidoarjo yang diambilkan dari APBD 2020 sebelumnya sekitar Rp 114 miliar.
Awalnya, tambahan yang disiapkan Rp 406 miliar, namun total jumlahnya menjadi Rp 520 miliar. 
Lalu di refocusing lagi ada tambahan Rp 151 miliar.
Jadi total untuk penanggulangan Covid-19 mencapai Rp 671 miliar.
Silpa APBD Sidoarjo sebelumnya juga lebih dari Rp 1 triliun.
Yang Rp 800 miliar sudah dianggarkan untuk program,sisanya Rp 200 miliar.
Arahan Kemenkeu adalah refocusing anggaran belanja modal, barang, dan jasa. Mulai 35–50 persen.
Termasuk ada perhitungan penurunan pendapatan asli daerah. Penurunan PAD di Sidoarjo mencapai Rp 545 miliar.
Namun begitu, selain fokus mengatasi pandemi, P-APBD 2020 juga tidak mengesampingkan pembangunan lainnya, salah satunya terkait Infrastruktur dan program sosial lainnya.
“Semua pos program sudah ada anggarannya sendiri, misalkan, perbaikan jalan rusak, penanganan banjir dan lainnya, tapi memang lebih diutamakan untuk penanganan covid-19,” ucapnya.
Hal serupa juga disampaikan H. Usman, Ketua DPRD Sidoarjo, bahwa setelah melewati proses pembahasan yang cukup panjang, PAK 2020 lebih diutamakan untuk Covid-19.
Tapi, pos strategis program yang mendesak juga sudah disiapkan anggarannya, terutama dalam penangangan banjir, karena sebentar lagi akan memasuki pada musim penghujan.
“Sebenarnya setiap pos itu ada anggaran tersendiri, tapi tidak sebesar tahun sebelumnya,” ucap Politisi PKB itu.
Sementara, Achmad Zaini Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, alokasi anggaran untuk sarana infrastruktur seperti jalan rusak memang tidak terlalu besar.
Hal ini berkaitan dengan waktu pembelanjaan anggaran tersebut sudah masuk pada triwulan terakhir, sehingga waktunya sangat terbatas.
“Jalan rusak itu alokasinya untuk pemeliharaan jalan. Jika untuk pembangunan sulit karena hanya tinggal berapa bulan,” pungkasnya.
Sementara itu pada pengsahan PAPBD 2020 ini, beberapa usulan dari komisi juga disepakati.
Seperti usulan komisi D yang membidangi pendidikan, sebelumnya memasukkan usulan anggaran bantuan tunai kepada 14 ribu GTT swasta dan guru Honorer, dengan nominal bantuan Rp 300 ribu selama dua bulan.
“Bantuan langsung tunai ini, kita berikan kepada guru GTT dan Honorer mulai dari PAUD hingga SMK swasta,” ujar Damroni Cudlori ketua komisi D DPRD Sidoarjo.
Total nilai yang dianggarkan imbuh Damroni, adalah Rp 8.8 miliar, dengan teknis penyaluran by name by adress.
“Kita juga memasukkan kenaikan insentif bagi TAGANA, Panti Asuhan
dan SLRT di perubahan anggaran tahun ini,” ujar politisi PKB ini.
APBD di tahun anggaran 2020 untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo, sebelumnya tercatat sebesar Rp 5,3 triliun. Sedangkan dalam PAK APBD 2020 total anggarannya ialah Rp 5,07 triliun.
Dari data yang ada, Alokasi anggaran APBD 2020 lalu, lebih banyak difokuskan ke beberapa titik seperti warga terdampak, pengadaan alat pelindung diri (APD), masker dan disinfektan, dll. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalokasikan anggaran Rp 407 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19, dana tersebut merupakan peralihan dari belanja langsung organisasi perangkat daerah (OPD), belanja tidak langsung dan belanja tidak terduga (BTT).
Penggunaan anggaran yang berasal dari belanja langsung sebesar Rp 129 miliar,sedangkan berasal dari belanja tidak langsung sebesar 75 miliar.
Adapun anggaran lain anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari kegiatan pengembangan kawasan industri sepatu di Krian Rp 450 juta, anggaran pengerjaan fisik frontage road Dinas Pekerjaan Umum.
Pemda telah melaporkan penggunaan anggaran yang berasal dari belanja langsung sebesar Rp 129 miliar.
Dan anggaran yang berasal dari belanja tidak langsung penggunaannya baru sekitar Rp 75 miliar. (ADv/Abidin)
