KabarSidoarjo.com – Pemkab Sidoarjo menyiapkan dana APBD sebesar Rp. 4,6 miliar untuk Bantuan Sosial (Bansos) penanganan dampak inflasi imbas kenaikan harga BBM.
Bansos diberikan kepada pelaku transportasi seperti, Ojek Online (Ojol) maupun pengemudi angkutan pedesaan. Selain itu juga diberikan kepada para pelaku UMKM, serta nelayan.
Sebagai rinciannya, dana bansos yang akan diterima oleh Ojol, Angkutan Pedesaan termasuk pengemudi Bentor masing-masing Rp. 450 ribu per-penerima. Dana tersebut diberikan selama tiga bulan mendatang. Mulai Oktober sampai Desember, atau Rp. 150 ribu per-bulan.
Kali ini, terdapat 2.244 orang Ojol yang menerima Bansos ini, melalui Top up e wallet. Sedangkan, bagi 61 orang pengemudi angkutan pedesaan, 862 pengemudi bentor menerima voucher BBM angkutan desa.
Lalu, ada 178 orang nelayan yang juga memperoleh dana Bansos ini melalui voucher BBM sebesar Rp. 450 ribu. Sementara 930 orang pelaku usaha mikro dan penjual online diberikan dalam bentuk voucher pulsa kuota internet sebesar Rp. 300 ribu.
Selain bantuan tunai, Pemkab Sidoarjo memberikan bantuan non-tunai (BPNT) kepada 2.206 orang, dan pembagian pestisida Gapoktan sebanyak 3 ribu kg, bantuan bibit cabe untuk 18 kecamatan di seluruh Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo juga bagikan 7.500 paket sembako pada Bansos penanganan dampak inflasi ini.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor mengatakan Bansos tersebut dianggarkan melalui belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen, dari Dana Transfer Umum (DTU).
DTU itu, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil). Penganggarannya sesuai petunjuk pemerintah pusat penanganan dampak inflasi.
Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan biaya hidup masyarakat. “Ini merupakan petunjuk dari pusat. 2 persen dari DTU peruntukannya untuk supporting ditingkat bawah dengan pemberian Bansos, sekitar Rp. 4,6 miliar,” katanya, Senin (11/10/2022).
Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo menyampaikan, saat ini Indonesia dihadapkan pada kondisi genting. Inflasi dan resesi tengah mengancam. Tak hanya terjadi ditanah air saja. Namun seluruh belahan dunia mengalaminya.
Kata dia, inflasi merangkak naik. Tapi di Jawa Timur masih relatif rendah. Antara 4-5 persen.
“Banyak badai yang akan kita lalui. Jika tahun ini ada inflasi, tahun depan ada resesi dan katanya cukup menakutkan, semester pertama diprediksi 38 persen, semester kedua diprediksi 30 persen,” ujarnya.
Ia berharap badai ekonomi dapat dihadapi bersama, dengan kekompakan. Semua pihak diharapkan mendukung pemberian Bansos seperti ini.
Salah satunya transparansi penerima, agar Bansos tersebut tepat sasaran. Masyarakat dapat melapor jika berhak menerima Bansos agar mendapatkannya.
Masyarakat yang tidak berhak diharapkan menolak bila tercatat sebagai penerima Bansos. Masyarakat juga diminta melapor bila terdapat penerima Bansos yang bukan haknya.
“Bisa lapor ke kecamatan, desa maupun call center 112 Sidoarjo,” katanya.
“Kami ingin mengajak semua camat, semua kepala dinas untuk transparan. Saya tidak ingin ada cerita yang dapat orang-orang itu saja,” tambah Gus Muhdlor.
Masih ada dana Belanja Tidak Terduga (BTT), imbuh dia, untuk dimanfaatkan sebagai Bansos semacam ini. Masyarakat bisa menyampaikan data penerima Bansos yang belum dapat.
Nantinya akan divalidasi Pemkab Sidoarjo. Paguyuban Ojol, Bentor maupun nelayan juga diharapkan dapat melaporkan anggotanya bila belum mendapatkan itu.
“Ojol, Bentor maupun nelayan kalau ada data yang baru boleh ditambahkan, nanti divalidasi oleh Dinsos sehingga kalau nanti ada bantuan semacam ini kita dapat mengeksekusinya lebih baik lagi,” pungkasnya. (Eko Setyawan)
