SIDOARJO (KABARSIDOARJO.COM) – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti rendahnya perhatian pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo segera memberikan jaminan asuransi dan fasilitas kesehatan yang layak bagi para petugas yang setiap hari mempertaruhkan nyawa di lapangan.
Dalam kunjungannya ke kantor Damkar Kecamatan Krian, Rabu (8/10/2025), BHS menegaskan bahwa pekerjaan petugas pemadam bukan sekadar profesi, melainkan pengabdian dengan risiko tinggi. Karena itu, menurutnya, sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan asuransi dan dukungan kesejahteraan dari negara.
“Keselamatan mereka harus sudah diasuransikan. Kalau terjadi sesuatu, asuransi yang menanggung. Jangan sampai mereka bekerja dalam risiko besar tanpa jaminan apa pun,” tegas BHS.
Gaji Rendah, Fasilitas Minim, dan Peralatan Rusak
BHS mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi petugas Damkar yang masih jauh dari kata sejahtera. Berdasarkan hasil tinjauannya, banyak petugas hanya menerima gaji sekitar Rp 2,2 juta per bulan, jumlah yang dinilai tidak manusiawi jika dibandingkan dengan risiko pekerjaan mereka.
“Gajinya cuma Rp 2,2 juta. Ini memalukan. Pembantu saya saja baru masuk sudah Rp 2,5 juta. Padahal mereka mempertaruhkan nyawa,” ujar BHS dengan nada tegas.
Tak hanya soal gaji, ia juga menyoroti aspek kesehatan dan gizi yang kerap diabaikan. BHS menilai pemerintah perlu memperhatikan asupan nutrisi harian agar petugas tetap prima saat menghadapi kondisi darurat.
“Makan pagi, siang, dan malam mereka harus sesuai standar gizi. Jangan sampai kerja keras, tapi tubuh mereka tidak diperhatikan,” tambahnya.
Dalam peninjauan tersebut, BHS juga menemukan kendaraan Damkar yang rusak selama berminggu-minggu tanpa perbaikan. Kondisi ini disebutnya sebagai bentuk lemahnya kesiapan Pemkab dalam menghadapi potensi kebakaran dan bencana.
“Saya temukan ada mobil Damkar yang rusak koplingnya dua minggu. Kalau terjadi kebakaran besar, bagaimana bisa cepat ditangani?” katanya.
Dorong Inovasi Damkar Bermotor Seperti Surabaya
Sebagai langkah konkret, BHS mendorong Pemkab Sidoarjo untuk mengadopsi inovasi Damkar bermotor seperti yang diterapkan di Kota Surabaya. Kendaraan ringan berkapasitas tangki air 100 liter dinilai efektif menjangkau area padat penduduk dan gang sempit.
“Motor Damkar dengan tangki kecil bisa jadi solusi cepat. Sidoarjo ini kabupaten industri, risikonya besar, jadi harus siap secara peralatan dan SDM,” jelasnya.
Sidoarjo Harus Jadi Contoh Kabupaten Siaga
Dengan lebih dari 900 industri aktif, Sidoarjo disebut sebagai wilayah dengan tingkat risiko kebakaran yang tinggi. Karena itu, menurut BHS, kesiapsiagaan dan perlindungan keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama Pemkab.
“Sebagai daerah penyangga utama Surabaya, Sidoarjo tidak boleh tertinggal dalam sistem tanggap darurat dan keselamatan publik,” tegas legislator asal Gerindra itu.
Menutup kunjungannya, BHS menegaskan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan petugas Damkar, relawan SAR, dan pekerja lapangan lainnya bukan sekadar kewajiban moral, tetapi investasi jangka panjang bangsa.
“Sumber daya manusia adalah aset negara. Jika keselamatan dan kesejahteraan mereka terjamin, maka pelayanan publik akan berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (KS2/RED)