SIDOARJO Wacana peningkatan pengganguran akibat tutupnya puluhan perusahaan rokok di wilayahnya, Bupati Sidoarjo Drs. Win Hendrarso meminta kepada pemerintah pusat untuk menjalin komitmen bersama dalam memikirkan dampak tersebut. Permintaan disampaiakan dalam acara Seminar Prospek Tembakau di Dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan di ruang Delta Graha Setda Pemkab Sidoarjo, Senin (13/7).
Permintaan Win ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, multiplayer effect akibat sering tutupnya perusahaan rokok di Sidoarjo itu dinilai sangat krusial jika dikaitkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, Bupati Win meminta agar dalam mengambil keputusan, pemerintah pusat harus melihat aspek pro poor maupun pro job-nya.
“Dampak multiplayer effect pada rokok ini sangat panjang, karena berapa banyak yang terlibat di dalamnya,” kata Bupati Drs. Win Hendrarso saat membuka Seminar Prospek Tembakau di Dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan di ruang Delta Graha Setda Pemkab Sidoarjo, Senin (13/7). Seminar yang melibatkan Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Pemkab Mojokerto, Pemkab Pasuruan, para pengusaha rokok dan mahasiswa itu terjalin berkat kerjasama Pemprov Jatim dengan UNAIR Surabaya.
Persoalan rokok di negeri ini, sebut Bupati Win, dinilai sangat multi kompleks. Selain berbenturan dengan permasalahan kesehatan yang menjadi peringatan akan bahayanya rokok. Namun disisi lain, hasil cukai rokok yang diperoleh dinilai sangat menguntungkan bagi pundi-pundi keuangan negara. Dan itu memunculkan kesejahteraan masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan.
“Ini yang harus dipikirkan, jika ada banyak pengangguran dan ini akan jadi beban pemerintah lagi. Sebab ini tidak bisa dilihat satu kacamata saja, tapi banyak angle,” tutur Bupati Win.
Untuk itu, orang nomor satu di kota delta itu meminta agar pemerintah pusat bisa mengutamakan pada standar kualitas. Yakni, melihat dari berbagai aspek, mulai dari petani tembakaunya, perusahan rokok, kesehatan, serta masalah regulasi pemerintahan.
“Ini menjadi tantangan kita bersama. Oleh karena itu, saya berharap agar para petani bisa diajari untuk menghasilkan hasil tembakaunya itu dengan model mengurangi kadar nikotinya,” jelasnya.
“Sebab, semakin harga tembakaunya tinggi, maka kualitas masyarakat juga akan baik,” tambahnya.
Dari data 2004 menyebutkan, perusahaan rokok di Kabupaten Sidoarjo hingga 202 perusahaan. Karena dampak regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat tentang ketentuan pendirian perusahaan rokok, maka, ratusan perusahaan itu gulung tikar. Akibat ketentuan itu, pada 2009 ini, perusahaan rokok yang masih mampu bertahan mencapai 81 perusahaan saja. Salah satu alasan kolepsnya puluhan perusahaan tersebut kebanyakan karena dicabut dan bahkan dibekukan ijinnya. Sementara untuk Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Sidoarjo pada 2009 ini, pemerintah pusat memberikan sebesar Rp. 9,5 Milliar.
Jumlah itu meningkat jika dibandingkan 2008 lalu yang mencapai hanya sekitar Rp. 2 Milliar. Untuk memanfaatkan dana bagi hasil tersebut, delapan Satuan Kerja (Satker) yang membidangi permasalahan tersebut memanfaatkan dana itu. Yaitu, Bagian Perekonomian, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Lingkungan Hidup (LH), Dinas Koperasi UKM, Perindag dan SDM, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (PPP), Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Sosial dan Tenagakerja (Disosnaker). Dana itu digunakan sesuai dengan tupoksi kedelapan satker tersebut, yaitu untuk memberdayakan industri rokok maupun untuk perkembangan dan kemajuan pertanian tembakau.
Kabag Perekonomian dan UMKM Biro Perekonomian Prov. Jatim Drs. Abdul Muqni meminta gara dana bagi hasil itu bisa digunakan sesuai dengan keperuntukkannya. Sebab ia menilai, penggunaannya masih banyak yang belum memenuhi sasaran.
“Untuk itu gunakan dengan hati-hati, sebab banyak sorotan,” terangnya.
Oleh karena itu Muqni meminta, setiap Satker bisa membuat program sesuai dengan bidangnya dan dibuat satu paket. Ia mencontohkan, seperti Dinas Pertanian. Dinas yang satu ini diharapkan bisa membuat program dengan fokus mengajari para petani tembakau yakni bagaimana menghasilkan tembakau dengan kadar rendah nikotin. Mulai tanam hingga panennya.
“Apalagi, permintaan di luar negeri, kadar nikotinya tidak mau yang tinggi,” kata Muqni.
Untuk bidang kesehatan, lebih lanjut ia mencontohkan, bagaimana dinas tersebut bisa membuat program dengan sasarannya pada anak muda untuk tidak merokok. “Biar dananya bisa optimal,” tambahnya.
Sementara itu, dalam seminar yang digelar hanya sehari itu menghadirkan empat narasumber yakni, Nurul Istifadah (Dosen Fakultas Ekonomi UNAIR Surabaya), M. Koentjoro (Asosiasi Eksport Tembakau), dari Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jatim I dan Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau (BPSMBLT) (Abidin)
Wabup Sidoarjo dan Dandim 0816 Meresmikan Sumur Bor BMH di Desa Kedondong
SURABAYA (KABARSIDOARJO.COM) Sumur bor program Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Unit Sidoarjo pemanfaatnya diresmikan di rangkaian...
