SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Belum jelasnya persoalan ganti rugi bagi para korban lumpur, yang membuat mereka masih bertahan di depan pintu masuk gedung DPRD Sidoarjo, membuat Partai Amanat Nasional gerah.
Hal ini terungkap dalam pandangan umum Fraksi PAN-PKS, pada rapat paripurna perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2010, Jum’at (24/9/2010).
Dalam pandangan umum yang dibacakan anggota FPAN-PKS Dra Hj Nur Hasanah ini, FPAN PKS melihat Pemerintah daerah masih terkesan lambat dan kurang serius, dalam memperhatikan dan memperjuangkan nasib korban luapan lumpur.
Hingga akibatnya, terjadi pemandangan tidak lazim yang dengan sengaja dibiarkan mengganggu aktifitas kerja, dan kesakralan lembaga DPRD sebagai Simbol simbol Negara.
“Fraksi kami meminta agar semua pihak melakukan upaya upaya penertiban kepada pihak yang menutup akses jalan masuk kantor DPRD,” ucap Nur Hasanah.
Masih menurut FPAN-PKS, padahal aturan terhadap penyampaian aspirasi, telah jelas ditetapkan.
Bahkan penyampaian aspirasi di jalan raya, juga telah ditulis dengan jelas dan huruf kapital yang cukup besar tentang batas unjuk rasa.
“Kenapa orang menginap dan melakukan aktifitas yang tidak semestinya di depan kantor resmi negara tetap dibiarkan begitu saja. padahal segala aspirasi jelas-jelas telah ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD,” ujar Nur Hasanah lagi.
Sebagai tindak lanjutnya, FPAN-PKS meminta Bupati untuk segera melakukan koordinasi dengan Jajaran MUSPIDA, untuk membantu mengembalikan fungsi Gedung DPRD dan melakukan pemindahan korban Lumpur secara persuasive.
Sementara itu menurut ketua Fraksi PAN-PKS Emir Firdaus menegaskan, apa yang disampaikan fraksinya itu, merupakan bentuk kepedulian kepada para korban lumpur, agar bisa mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.
“Bupati mestinya turut bertanggung jawab dengan kondisi korban luapan lumpur yang bertahan di depan gedung DPRD. Salah satunya dengan memberikan mereka tempat yang lebih nyaman,” ungkapnya.
Wakil ketua DPD PAN Adi Syamsetyo juga meminta agar para korban lumpur yang masih bertahan di depan gedung DPRD, agar bisa menghormati keberadaan gedung Negara, dengan secepatnya meninggalkan lokasi mereka bertahan saat ini. (Abidin)
