SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Semakin banyaknya pedagang kaki lima (PKL) di kawasan alun-alun Kabupaten Sidoarjo, memunculkan keinginan dari pihak Legislatif, agar mereka segera ditertibkan dan ditata ke tempat yang lebih baik.
Seperti yang dilontarkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), pada rapat paripurna perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2010.
”Dengan bertambahnya jumlah PKL yang ada terutama di alun-alun Sidoarjo, hendaknya pemerintah kabupaten segera mengambil langkah solutif dengan melakukan penertiban dan penataan, agar keberadaan mereka dapat tertata dengan baik. Serta tetap mengutamakan penduduk asli Sidoarjo,” terang juru bicara FKB Susanto.
Sedangkan menurut ketua FKB DPRD Sidoarjo Achmad Amir Aslichin, ada beberapa lokasi alternatif yang bisa digunakan sebagai sarana untuk menertibkan para PKL ini.
Diantaranya adalah, lokasi pasar wisata di sebelah timur alun-alun, serta tanah aset pemkab di kawasan Jl Gajah Mada, khusus bagi PKL di kawasan jalan Gajah Mada.
”Kita ingin para PKL ini bisa tertata dengan rapi, agar keberadaan mereka menjadi teratur dan semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, keinginan untuk melakukan penataan PKL di kawasan alun-alun ini, juga disampaikan Fraksi Partai Demokrat.
Bahkan menurut Suhariyono wakil FPD, pihaknya meminta agar kawasan alun alun diberi pagar dari besi untuk membatasi para PKL ini.
“Di Jawa Timur, mungkin hanya Kabupaten Sidoarjo saja yang alun-alunnya penuh dengan PKL. Untuk itu kita minta kepada pihak Pemkab untuk memfungsikan alun alun sebagai mana mestinya,” ungkapnya
Keinginan untuk menertibkan PKL alun-alun ini, sebenarnya sudah pernah disampaikan pihak pemkab Sidoarjo, beberapa bulan lalu.
Pasalnya, dari jumlah seluruh PKL yang biasa menggelar dagangannya di alun-alun Sidoarjo, ternyata lebih dari 50 % adalah orang luar Sidoarjo.
“Setengah dari jumlah PKL yang ada di Alun-alun memang orang daerah, dan sebenarnya kita tidak melarang orang daerah berjualan di Sidoarjo, namun kita prioritaskan warga Sidoarjo dulu,” ungkap Dr Edy Koestantono Asisten II (Perekonomian pembangunan) Pemkab Sidoarjo.
Namun begitu, hingga saat ini, belum ada langkah kongkrit untuk pelaksanaannya. (Abidin)
