SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pemerintah kabupaten Sidoarjo mengaku cukup kesulitan melakukan penertiban terhadap banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan alun-alun.
Hal ini terungkap dalam jawaban eksekutif pada rapat paripurna perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2010, Senin (27/9/2010).
Dalam jawaban yang dibacakan wakil bupati Sidoarjo H.Saiful Ilah SH Mhum ini, pihak eksekutif melontarkan alasan, bagaimana sulitnya melakukan penertiban terhadap para pedagang yang ada di allun-alun.
”Keberadaan para PKL di alun-alun memang sudah sangat memprihatinkan dan sulit untuk ditertibkan. Hal ini akibat kuranya kesadaran dari para PKL terhadap keberadaan alun-alun,” terang wakil bupati.
Meski begitu, pemerintah kabupaten Sidoarjo, segera akan mencarikan lokasi alternatif untuk para pkl ini.
Seperti diketahui sebelumnya, keinginan untuk melakukan penertiban para PKL alun-alun Kabupaten ini, mencuat dalam pandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), pada rapat paripurna perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2010, Jum’at pekan kemarin.
Dalam pandangan umumnya, FKB mengharapkan pemerintah kabupaten segera melakukan penertiban para PKL yang dianggap sudah cukup meresahkan.
Sementara itu, soal keberadaan korban lumpur yang masih bertahan di depan pintu masuk DPRD Sidoarjo , pemkab Sidoarjo menegaskna segera melakukan kordinasi dengan pihak terkait untuk wacana pemindahnya. (Abidin)
