Sidoarjo, (kabarsidoarjo.com) – Pengurus OPOP (One Pesantren One Product) Jawa Timur, bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur temui Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, di Pendopo Delta Wibawa, Senin, (30/5/2022).
Kedatangan Sekjen OPOP Jatim, Mohammad Ghofirin, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Andromeda Qomariah. Berniat membahas program OPOP, bagi Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, menyambut baik program tersebut. Pihaknya, akan mendukung Ponpes di Sidoarjo dapat menjadi anggota OPOP.
Sebagai bentuk dukungannya, pemerintah akan mengeluarkan SK Bupati dan akan membentuk tim pengurus OPOP Sidoarjo.
Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, menghimbau kepada kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UMKM), Sidoarjo agar melakukan pendampingan bagi Ponpes yang belum memiliki Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).
“Kami sudah banyak mendengarkan begitu menariknya OPOP. Tapi, terpenting OPOP berjalan dengan baik khususnya di Sidoarjo. Sehingga, yang diperlukan dalam pembentukan OPOP kami dari pemerintah siap untuk membantu agar bisa terwujud,” katanya.
“Program OPOP ini, sejalan dengan salah satu program prioritas di sni, yaitu UMKM Naik Kelas,” sambungnya.
Sementara itu, Sekjen OPOP Jatim Mohammad Ghofirin menjelaskan, detail lembaga OPOP Jatim. Bahwa dalam kepengurusan OPOP Jawa Timur ini, memiliki lima bidang. Di antaranya, Perencanaan, Santri Preneur, Pesantren Preneur, Sosio Preneur, serta Logistik dan Marketing Komunikasi.
“OPOP Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2020 merupakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren, melalui pemberdayaan santri dan pemberdayaan alumni pesantren,” ujarnya.
Kata dia, inti daripada OPOP ini akan disasarkan pada Ponpes. Dimana nanti Ponpes bisa memiliki satu unit bisnis yang unggul dan berkwalitas. Seperti, unit bisnis koperasi, Kopontren.
“Sudah sejak 2019, hingga kini, sudah ada 28 Ponpes ikut program OPOP ini. Tapi, terdata ada 13 Ponpes yang telah memiliki Kopontren. Ada 15 lagi yang belum ini, agar pemerintah dan dinas terkaitnya bisa saling berkolaborasi mewujudkannya,” harapnya.
Jika diperlukan, imbuh dia, pemerintah Propinsi bersiap untuk membantu, menyediakan SDM yang handal dalam pengelolaan Kopontren. Termasuk ini, memberikan pelatihan dan sertifikat, pendampigan,
untuk menciptakan produk yang unik dan menjadi unggulan Ponpes yang dapat diminati pasar.
“Pemerintah Provinsi melalui OPOP juga ingin memberikan pendampingan, mendapatkan sertifikat halal, merek, hingga perijinan BPPOM, bagi Ponpes yang sudah memiiliki produk unggulannya,” pungkasnya.
Bahkan, kata Sekjen OPOP, pihaknya menyediakan bantuan permodalan berupa hibah Rp. 50 juta, bagi Kopontren. Melalui Dinas Koperasi masing-masing daerah. Bantuan ini, guna meningkatkan kinerjanya, dalam melakukan pemasaran produk, yang berimbas meningkatnya omset produk.
“Dengan adanya fasilitas pembiayaan ini harapannya selain omsetnya naik SHU nya juga naik dan apabila ada kenaikan SHU akan berkontribusi kepondok pesantren,” katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Andromeda Qomariah sekaligus Ketua Harian OPOP, Jatim menjelaskan, bahwa OPOP Jatim memiliki 750 peserta yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota dan sudah direplikasi di 8 kabupaten.
Oleh itu, kata dia, penguatan dan pendampingan akan dilakukan OPOP Jatim kepada Ponpes yang telah menjadi anggotanya.
Pendampingan tersebut, berupa penguatan kelembagaan, peningkatan produk dan kuwalitas produk, dan SDM sebagi penguatan manejerialnya, dan juga pengelolaan keuangannya melalui beberapa aplikasi.
“Kami akan memberikan pendampingan pemasarannya seperti, bekerja sama dengan e-commerce. Adanya OPOP ini nantinya, Ponpes diharapkan tak hanya berjibaku dengan keagamaan atau pendidikan. Tapi bermanfaat dari sisi ekonomi untuk masyarakat sekitar,” pungkasnya. (Eko Setyawan)
