Sidoarjo (kabarsidoarjo.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo akan mewujudkan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Dengan cara, melakukan pendataan awal tentang Registrasi Sosial Ekonomi (Reksosek) tahun 2022, tema Mencatat untuk Membangun Negeri 1 Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, pada agenda Rakor Daerah, di salah satu hotel di Sidoarjo, Rabu (21/9/2022).
Diketahui, bahwa Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk, yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam. Dari kondisi demografi perumahan keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.
Informasi yang dikomprehensif ini, memungkinkan Regsosek menyajikan peringkat kesehatan setiap penduduk. Dan, meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah.
Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi memberikan apresiasiasi dan rasa bangganya akan kegiatan Regsosek tersebut. Dengan harapan, Regsosek akan mampu mensajikan data valid terhadap kondisi sosial masyarakat Sidoarjo.
Menurut dia, saat ini dengan masih adanya warga miskin belum terdata itu, terbukti banyak bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tapi, belum sesuai dengan data yang ada di lapangan.
Oleh itu, Ia minta peran daripada camat dan kepala desa setempat, untuk mewujudkan satu data program perlindungan sosial ini, dapat dilakukan.
“Dengan satu data ini nanti jangan sampai masih ada data warga yang tertinggal. Apalagi data warga yang tidak mampu. Karena saat ini, banyak kita temukan data warga kemiskinan yang belum terdata,” katanya.
“Sehingga, agak kesulitan bagi kepala desa, mengcover bantuan sosial,” tambah Subandi.
Ia pun berpesan kepada kepala desa untuk berkoordinasi dengan Tim Pencatat Data yang nanti terjun ke lapangan. Begitupun sebaliknya, BPS, diminta untuk benar-benar berkoordinasi kepada pemerintah desa.
Lebih lanjut, Subandi mengingatkan, agar koordinasi dan komunikasi secara langsung dapat dilakukan. Sehingga, data warga miskin dapat disajikan secara valid, sesuai keadaan yang ada. Bukan malah, warga yang tak berhak, masuk Pendataan Program Perlindungan sosial.
Selain itu, ia menghimbau kepada petugas, dalam pendataan keluarga miskin tidak melihat kedekatan kekeluargaan. “Jangan sampai ada alasan karena ada ikatan saudara pasti akan mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Bagi para kepala desa, agar dapat secara maksimal dengan adanya pendataan semacam ini, lanjut Subandi. Sekaligus, untuk kesempatan validasi data penerima bantuan.
Ia mewanti-wanti, jangan sampai warga yang sudah tidak berhak mendapatkan bantuan, atau sudah meninggal dunia masih ada dalam data penerima bantuan.
Terlebih, kata Subandi, usai pandemi Covid-19 masih menyisahkan permasalahan ekonomi. Ini, banyak warga kehilangan pekerjaannya. Banyak pedagang gulung tikar. Oleh karenanya, berbagai bantuan yang diberikan pemerintah bisa menjadi angin segar.
“Mari bersama-sama, bantuan yang diberikan nanti, betul bisa dimaksimalkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Sidoarjo, Idria Purwaningsih mengatakan, kegiatan semacam ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dari jajaran pemerintah guna menyebarluaskan tahapan kegiatan Reksosek Tahun 2022.
Ia berharap, kerjasama dengan stakeholder terhadap kegiatan Reksosek ini, dapat berjalan lancar. Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Sidoarjo pun dapat terwujud.
“Kerjasama ini menjadi kebutuhan bersama. Mulai tingkat RT/RW, desa harus dilakukan agar Reksosek menjadi duplikasi data, mewujudkan integrasi program,” katanya.
Ia pun berharap, berbagai kementerian atau lembaga juga harus bekerja sama untuk saling berbagi. Memanfaatkan dan menghubungkan Reksosek dengan basis data, di masing-masing institusi.
Seperti, data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pendataan Keluarga (PK).
“Nah, keterhubungan Reksosek dengan ragam basis data ini, akan menciptakan sistem raksasa yang berinteroperabilitas dan berfaedah tinggi,” katanya.
“Kedepan sistem raksasa harus terhubung dengan data ketenagakerjaan dunia usaha. Ini termasuk UMKM, maupun bidang pembangunan lainnya,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sidoarjo memperoleh penghargaan Cinta Statistik (Cantik). Di antara OPD Sidoarjo yang meneima OPD Cantik yakni, Dishub Sidoarjo, DLHK dan Dinkes Sidoarjo. (KS/1)
