SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Sambil menunggu turunnya SK Gubernur Jawa Timur tentang penetapan pimpinan DPRD Sidoarjo, anggota DPRD Sidoarjo mulai menggelar rapat gabungan fraksi dan lobi-lobi politik.
Pemanasan kerja ini, merupakan upaya untuk mempercepat proses pembentukan alat kelengkapan dewan, setelah SK tersebut benar-benar turun.
Sekretaris DPRD SidoarjoIr Endang Soesijanti mnegaskan, dalam waktu dekat ini, diharapkan surat penetapan pimpinan dewan segera diturunkan gubernur.
“Ya kalau bisa pekan ini sudah turun sehingga pekan depan bisa tancap gas,” ujarnya.
Masih menurut Endang, sebagai pembanding penetapan pimpinan DPRD Surabaya, SK penetapan turun 5 hari saja.
Sehingga diharapkan, untuk pimpinan DPRD Sidoarjo juga tidak memakan waktu lama.
“Kalau menunggu berminggu-minggu turunnya surat penetapan, kasihan anggota dewannya yang sampai sekarang masih belum jelas pembidangan tugasnya,” tutur Endang.
Sekwan menambahkan, kegiatan dewan selama satu bulan ini tidak ada agenda menonjol kecuali rapat gabungan tersebut.
Sementara itu Ketua Fraksi PKS-Nasdem Aditya Nindiatman, dikonfirmasi terpisah membenarkan sudah ada pembahasan untuk menyamakan pemahaman soal UU MD3 yang terbaru.
“Perlu ada revisi di Tatib DPRD Sidoarjo, karena ada beberapa point dalam UU MD3 yang butuh acuan bersama,” ucapnya.
Contohnya soal penyebutan nama pejabat daerah, dalam UU MD3 yang lama masih disebutkan pimpinan daerah itu adalah kepala daerah.
Namun dalam UU MD3 terbaru istilah itu diganti bupati dan walikota, meskipun secara esensi dan tupoksi antara kepala daerah dengan bupati memang sama, tetapi penyebutan nama ini diatur dalam kaidah-kaidah tersendiri.(Abidin)