SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo H.Supriyadi menganggap munculnya forum komunikasi kepala desa (FKKPD) organisasi sempalan paguyuban, merupakan konswekensi dari penolakan mobil dinas dari Pemerintah daerah kepada kepala desa dan kelurahan.
Supriyadi menegaskan, organisasi baru itu merupakan hal yang lumrah dari adanya perbedaan pendapat.
“Munculnya FKKPD ini ditunggangi pihak pihak terkait yang ingin memanfaatkan kepala desa’ tutur Supriyadi.
Masih menurut Supriyadi, forum kepala desa sepakat meminta agar dana pengadaan mobil dinas ini, dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang jauh dari kata layak.
“Masih banyak gedung sekolah yang perlu diperbaiki, jalan masih perlu perbaikan dan program pengentasan kemiskinan yang perlu dimaksimalkan,” jelas Supriyadi.
Dari data yang ada, pada pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plavon Anggaran Sementara) muncul pengadaan mobil untuk seluruh desa yang anggarannya berkisar Rp 72 miliar. Usulan di KUAPPAS ini strategis karena menjadi prioritas yang masuk dala APBD 2016. Apabila usulan mobil ini lolos KUAPPAS maka akan direalisasi di APBD 2016.
Anggota FGolkar Hadi Subiyanto menyarankan, daripada untuk membeli mobil lebih baik gunakan menggratiskan sekolah SD-SLTA.
Alokasi anggaran pendidikan Sidoarjo itu paling rendah di Jatim.hanya 7,6% APBD. Padahal Surabaya saja hampir 30%.
Alasan apapun sulit diterima. Prioritas anggaran adalah infrastruktur. Kesehatan.pendidikan. Yang menurut Undang Undang harus diatas 20%. Anggaran kesehatan masih lumayan 13%. Tetapi Sidoarjo kedodoran mengarahkan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. (Abidin)
