SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Keputusan eksekutif untuk memilih menggandeng pihak swasta dalam membangun gedung terpadu 17 lantai, nampaknya memang menjadi pilihan satu satunya.
Pasalnya, pada salah satu point hasil evaluasi Raperda tentang PAPBD 2018 dan Raperbup tentang penjabaran PAPBD 2018, disebutkan lampiran belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor sebesar Rp 72.494.050.006.00 meningkat sebesar Rp 9.054.409.206.00 dari penganggaran semula sebesar Rp 63.439.640.800.00.
Untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan dengan cetakan tebal pada tulisan tersebut.
Gubernur dalam evaluasinya menyebutkan, Ini sesuai dengan surat menteri keuangan nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 14 Desember 2014 tentang moratorium pembangunan gedung kementrian negara/ lembaga kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuatintas
dan kualitas pelayanan.
Dari evaluasi ini Gubernur memberikan isyarat belum memberikan persetujuan pembangunan gedung 17 lantai jika menggunakan dana APBD.
Meskipun sebenarnya dari alokasi anggaran diatas sebagaimana dimaksud, bukan diperuntukkan untuk pembangunan gedung, melainkan untuk renovasi gedung-gedung pemerintahan dan persiapan mall layanan publik.
“Ini PAK saja sudah tidak diperkenankan, apalagi jika masuk pada APBD 2019, pasti juga tidak diperkenankan,” ujar salah satu anggota Banggar DPRD Sidoarjo.
Pihak eksekutif sendiri, sudah memilih mengandeng swasta dalam mewujudkan mega proyek Sidoarjo ini tanpa dana APBD.
Nah, jika pengelolaan gedung terpadu oleh swasta nanti ternyata belum memberikan pemasukan, pemkab berencana menyewakan lahan bekas kantor organisasi perangkat daerah (OPD).
Misalnya, gedung eks badan pelayanan pajak daerah dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bisa dijadikan pusat perbelanjaan.
‘Ketika itu dikelola, tentu ada pemasukan. Pemasukan itu untuk pihak yang membangun gedung terpadu,” paparnya.
Saiful Ilah menegaskan, pembangunan gedung terpadu harus diwujudkan.
Sebab, pemkab menginginkan ke depan pelayanan publik di Sidoarjo terus meningkat.
Pelayanan semakin baik. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah semakin dimudahkan.
‘Harus terwujud,’ ujarnya. (Abidin)
