SIDOARJO (Kabarsidoarjo.com) – Belum jelasnya cantolan hukum untuk pemberian tunjangan bagi anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) pada anggaran daerah, mendorong komisi A DPRD Sidoarjo melakukan konsultasi ke Bagian hukum dan pemerintahan Propinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Meskipun Konsultasi ini belum mendapatkan jawaban yanh gamblang yang segera akan disusul konsultasi ke Jakarta, setidaknya komisi A turut berupaya mengurai dan mencarikan solusi untuk tunjangan BPD ini.
“Kita sudah melakukan konsultasi ke Propinsi terkait hal ini. Memang sementara yang bisa diberikan kepada BPD adalah anggaran untuk kegiatan semisal acara pelatihan peningkatan kualitas SDM anggota BPD,” ujar HM.Taufiqulbar ketua komisi A DPRD Sidoarjo.
Sedangkan untuk pemberian anggaran untuk tunjangan atau bantuan keuangan secara rutin, Taufiqulbar menyebutkan masih harus konsultasi lagi ke pusat.
Senada dengan Taufiqulbar, H.Kusman anggota komisi A DPRD Sidoarjo dari PKS juga menyebutkan pihaknya terus berupaya mencarikan solusi untuk masalah ini.
Namun begitu, Kusman menegaskan, adanya dua SK yang berbeda yakni
SK bupati tentang honor BPD bernomor 188/530/404.1.1.3/2017 tentang besaran tunjangan BPD menyebutkan honor BPD ditetapkan Rp 900 ribu.
Kemudian SK baru nomor 188/686/404.1.1.3/2017 yang menegaskan honor BPD ada ambang bawah untuk Ketua BPD Rp500 ribu dan ambang atas untuk ketua Rp900 ribu memang menimbulkan penafsiran yang membingungkan.
”Saya pernah mengusulkan honor BPD tetap besarannya Rp 900 ribu. Bila kurang, APBD akan menambahkan kekurangannya dengan tetap melihat payung hukum yang pasti ” terangnya.
Komisi A sendiri sudah pernah mengambil solusi dengan meminta agar honor BPD ditentukan seperti SK bupati yang lama yakni memberikan honor BPD untuk ketua Rp900 ribu dan anggota Rp750 ribu.
Bila subsidi APBD ini belum bisa dimasukkan dalam APBD desa akibat waktu, maka honor akan dirapel pada APBD desa tahun berikutnya.
Dari data yang ada, solusi atas kisruh dua SK bupati tentang besaran tunjangan BPD, nampaknya belum sepenuhnya selesai meskipun sudah mendapatkan angin segar tambahan tunjangan pada PAK 2018.
Pasalnya, tunjangan tersebut ternyata diambilkan dari kelebihan Bagi Hasil Pajak (BHP) yang nilainya tidak lebih dari 12 miliyar, dan tetap masuk APBDes untuk disepakati antara kepala desa dengan BPD.
“Makanya kita akan carikan solusi terbaik, dengan melakukan konsultasi ke pusat agar segera ada jalan keluarnya,” ulas Taufiqulbar lagi. (Adv/Abidin)
