PORONG (kabarsidoarjo.com)- ratusan warga korban lumpur Lapindo yang kini bermukim di Desa Kedung Solo Porong, hingga saat ini masih berkutat dengan persoalan sertifikat tanah rumah mereka berdiri saat ini.
Untuk mengurai persoalan yang tidak kunjung selesai sejak tahun 2010 itu, H.Rahmat Muhajirin SH anggota DPR RI komisi III, terpanggil untuk turut menuntaskan persoalan warga ini.
Apalagi secara khusus, Rahmat Muhajirin mendapatkan permintaan dari Sunarto mantan Kajari Sidoarjo, untuk bisa mengurai persoalan warga korban lumpur tersebut.
Sebagai wujud keseriusan untuk membantu warga korban lumpur ini, Rahmat Muhajirin menggelar pertemuan dengan ratusan warga korban lumpur yang hidup di Kedungsolo, Jum’at (20/3/2020) malam.
Dalam dialog bersama warga korban lumpur ini, satu persatu unek-uneg warga korban lumpur dicurahkan.
Seperti yang disampaikan Suriwahono, warga korban lumpur pemilik lahan yang diluar TKD yang belum mendapatkan sertifikat.
Menurut Suriwahono, sulitnya warga menerima sertifikat ini, karena sampai saat ini berkasnya masih tertahan di notaris Rosidah yang kini berada di lembaga permasyarakatan.
“Tolong ini diperjuangkan, karena berkas masih di pegang notaris. Apalagi Sunarto pemilik tanah tidak mau tanda tangan pelepasan hak tanahnya,” jelas Suriwahono.
Mendapat keluhan ini, Rahmat Muhajirin menyatakan siap membantu mencari jalan keluar persoalan sertifikat ini, dengan catatan warga harus kompak, dan mau membuat satu wadah berupa RT.
“Saya bantu pendampingan hukum sampai persoalan ini selesai. Dan warga harus kompak jangan sampai ada yang mau dipecah belah,” jelas politisi Partai Gerindra ini.
Di depan warga, Rahmat Muhajirin juga mengingatkan warga untuk bersedia membayar biaya yang timbul dalam pengurusan sertifikat nanti ke BPN Sidoarjo atau ke notaris yang disepakati warga.
“Sekali lagi, tugas saya mengawal persoalan hukumnya. Nanti jangan sampai saat sertifikat jadi dan timbul biaya, warga malah tidak mau membayar ke BPN,” ujar Rahmat.(Abidin)
