SURABAYA (kabarsidoarjo.com)-
Penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) yang mendera negeri ini (termasuk Jawa Timur) sejak pertengahan Maret 2020, telah mengoyak hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Selain aspek kesehatan yang menjadi leading sector, masalah perekonomian dengan berbagai variannya nyaris lumpuh. 
insert antrean pembeli kebutuhan bahan pokok di lumbung pangan Jatim.
Demikian juga sektor pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, termasuk aspek sosial-budaya, tak lepas dari sergapan ganasnya virus ini.
Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kegelisahan dan keresahan masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan pokok pun jadi masalah besar.
Ini yang memantik respon Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk secepatnya melakukan langkah konkret. Salah satunya adalah digelarnya program Lumbung Pangan Jatim (LPJ), program penyediaan sembako murah dan bebas ongkos kirim (free ongkir) bagi masyarakat Jatim.
Untuk menjalankan program yang dihelat di hall gedung Jatim Expo (JX), Jl. A. Yani, Surabaya ini, Pemprov Jatim menunjuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Panca Wira Usaha (PWU) dan PT Jatim Grha Utama (JGU) sebagai pelaksana.
Misi besar program ini adalah memberikan kepastikan kepada masyarakat akan stabilitas pasokan barang dan harga.
Artinya, program LPJ menjamin, bahwa kebutuhan akan pangan (sembako) masyarakat terpenuhi dengan harga terjangkau, bahkan di bawah pasaran.
Untuk maksud ini, Pemprov Jatim mematri komitmen dengan mengalokasikan anggaran negara lewat APBD.
Anggaran ini untuk menyubsidi free ongkir dan penyediaan barang yang harganya di bawah pasaran.
Masalahnya, siapa sejatinya penikmat program yang oleh banyak kalangan dinilai seksi ini?
Benarkah para pembeli sembako murah free ongkir ini memang masyarakat yang layak menerima subsidi?
Semua bahan kebutuhan pokok tersedia di LPJ. Di antaranya, beras, gula, minyak goreng, telur, ayam potong, daging, bawang merah, bawang putih, ikan dan produk-produk turunannya.
Soal kualitas, jangan ditanya. Sebab, pengelola program ini memilih produk dengan mutu bagus, meski harganya dipastikan di bawah pasaran.
Sistem penjualannya juga beragam.
Selain membuka anjungan atau outlet di gedung JX Surabaya, pembeli juga bisa membeli secara daslam jatingan (daring/online) dengan memanfaatkan website: www.lumbungpanganjatim.com.
Masyarakat juga bisa berbelanja dengan membayar ketika barang sudah sampai di rumah (COD).
“Di masa pandemi ini, kita berharap masyarakat tak banyak keluar rumah. Karena itu, Lumbung Pangan Jatim ini pas, karena masyarakat tinggal nunggu di rumah dan barang akan dikirim, free ongkir,” ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, seraya menambahkan, layanan penjulanan secara online diberikan selama 24 jam setiap harinya.
Santi, warga Kec. Buduran, Sidoarjo mengaku merasakan manfaat langsung program LPJ ini.
Ia membenarkan, bahwa harga barang yang dijual di LPJ lebih murah daripada di pasar tempat ia biasa belanja.
Apalagi jika dibandingkan dengan di mlijo (pedagang keliling), harga di LPJ jauh lebih murah.
“Dan enaknya, kita gak perlu susah-susah keluar rumah, barang sudah diantar ke rumah. Sudah harganya murah, free ongkir lagi. Jadi, dobel eneknya,” ujar Santi meyakinkan.
Ia merasakan, LPJ menjadi solusi mengatasi kecemasan dan kekhawatiran masyarakat akan ketersediaan pangan khususnya kebutuhan pokok pada masa pandemi.
Perilaku menimbun barang yang biasanya dipicu kekhawatiran akan kelangkaan barang juga bisa dihindari.
Sebab, pembelian barang di LPJ dibatasi jumlahnya untuk tiap-tiap itemnya.
“Kita juga merasa nyaman karena stok barangnya selalu tersedia. Dan yang melegakan itu tadi. Harganya murah dan free ongkir lagi. Karena itu, nggak usalah terpancing untuk memborong barang karena khawatir kehabisan, barangnya selalu ada,” ungkapnya.
Ketua Pelaksana LPJ, Mirza Muttaqien, mengatakan, sesuai arahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, harga jual di Lumbung Pangan Jatim harus di bawah harga pasaran.
Dengan demikian, masyarakat pembeli bisa menikmati double manfaat, yakni harga yang lebih murah dan bebas biaya pengiriman (free ongkir) untuk pembelian secara online dan COD yang berlaku di seluruh wilayah Jatim.”
Untuk menjangkau lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa, kata Mirza, Kantor Pos (PT Pos Indonesia) yang menjadi mitra dalam pendistribusian barang LPJ, juga dilibatkan BUMDes. Dari komoditas yang dikirim ke masyarakat melalui layanan Kantor Pos, sebesar Rp 5.000 per paket ordernya, dialokasikan kepada BUMDes.
Saat ini ratusan BUMDes di Jatim sudah bekerja sama dengan Kantor Pos di tiap daerah kabupaten/kota.
Dalam kerja sama itu di antaranya, BUMDes membantu menggalang calon pembeli di desa masing-masing untuk diinformasikan ke Kantor Pos atau ke manajemen Lumbung Pangan Jatim.
“Yang dialokasikan ke BUMDes itu, ya semacam fee marketing gitulah,” ujar Mirza.
Penanggung jawab LPJ Erlangga Satriagung mengemukakan sistem integrasi BUMDes ini sudah diuji coba di lima kabupaten.
Kelimanya adalah Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Dari uji coba itu, lanjut Erlangga, ternyata antusiasme masyarakat belanja lewat BUMDes cukup besar.
“Dari uji coba yang kami lakukan sejak akhir Agustus kemarin, di lima kabupaten dengan 16 BUMDes, sudah ada 259 transaksi dengan total transaksi Rp 28,1 juta. Dari sini kita menganalisa, bahwa antusiasme masyatakat cukup tinggi dan akan positif dalam mengembangkan BUMDes,” paparnya.
Ke depan, Lumbung Pangan Jatim siap memperluas sasaran integrasi dengan BUMDes mengingat sudah banyak BUMDes di Jatim yang memiliki usaha toko dan menjadi agen pos.
Per September 2020 sudah ada 62 BUMDes di Jatim yang memiliki usaha toko dan menjadi agen pos.
Mereka siap menjadi mitra untuk diajak integrasi perluasan layanan sembako murah Lumbung Pangan Jatim.
Pengandali Inflasi
Program Lumbung Pangan Jatim juga dinilai mampu menjadi alat kontrol inflasi daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim menunjukkan, pada November 2020, Jatim hanya mengalami inflasi sebesar 0,26%.
Tingkat inflasi tahun kalender November 2020 sebesar 0,98 % dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2020 terhadap November 2019) sebesar 1,50%.
Lumbung Pangan Jatim menjadi strategi Pemprov Jatim dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan juga stabilitas harga sembako. Dengan demikian, inflasi bisa tetap terkendali dan terjaga.
Utamanya selama masa pandemi COVID-19 maupun momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Tiat Sutiarti Suwardi, mengatakan, Lumbung pangan Jatim yang awalnya hanya melayani masyarakat Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik), kini telah menjangkau 38 kabupaten/kota dengan pusatnya berada di Kota Surabaya.
Kota Surabaya dipilih sebagai pusat kegiatan Lumbung Pangan Jatim karena bobot inflasinya terbesar.
“Stabilitas harga komoditas strategis harus dijaga karena komoditas strategis berkontribusi terhadap garis kemiskinan. Jika harga naik, maka garis kemiskinan naik dan berdampak pada naiknya masyarakat miskin,” katanya.
Jangan Timbun Barang
Hingga bulan kesembilan pandemi berlangsung, Gubernur Khofifah minta agar masyarakat tidak berpikiran menimbun barang untuk kebutuhan sehari-hari.
Pesan itu disampaikan karena hingga kini stok semua komoditas pangan masih aman, bahkan sebagian berlebihan dan bisa memasok berbagai daerah di Indonesia.
“Masyarakat jangan berpikir menimbun barang. Stok semua barang pangan kita masih aman. Belilah secukupnya,” ujar Khofifah.
Bahkan Khofifah memastikan, beberapa komoditas pangan seperti beras, telor, juga daging, Jatim masih surplus dibanding tingkat kebutuhan masyarakat provinsi ini.
Ia menandaskan, untuk komoditas beras, misalnya, tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Jatim, tapi sudah dipasok ke 16 daerah provinsi lainnya di Indonesia Timur.
“Beras kita tidak saja mencukupi kebutuhan masyarakat Jatim, tapi sudah terdistribusi ke 16 provinsi di kawasan Indonesia Timur. Demikian juga produksi telur kita juga surplus dan dikirim ke Jakarta dan Lampung,” ujarnya.
Data di Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim pada 15 Oktober 2020 menunjukkan, Provinsi JawaTimur (Jatim) menempati peringkat pertama sebagai produsen padi terbesar di Indonesia tahun 2020.
Produksi padi Jatim meningkat 0,44 juta ton dari 9,58 juta ton pada 2019 menjadi 10,02 juta ton di 2020.
Tidak hanya itu, surplus produksi beras Jawa Timur pun meningkat di tahun 2020 ini. Dari surplus yang sebelumnya hanya sebesar 1,28 juta ton pada tahun 2019, menjadi 1,50 juta ton di tahun 2020.
Namun demikian, untuk mengantisipasi kemungkinan kelangkaan barang, kata Khofifah, Tim Satgas Pangan terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan stok.
“Karena itu Satgas Pangan akan koordinasi lebih intensif lagi untuk menghindari kasus kelangkaan barang. Perkuat pemetaan potensi di sentra-sentra produksi, mulai masa tanam hingga masa panen, sehingga alur distribusi bisa diatur,” tambah Khofifah.
Program LPJ digelar sejak 21 April lalu dan segera berakhir pada akhir Desember 2020 ini. Gubernur Khofifah memastikan akan memperpanjang kembali program seksi ini, namun masih mengkaji format dan mencari titik lokasi layanannya.
Sebagai program seksi berupa penyediaan bahan pangan yang relatif murah dan free ongkir, LPJ memang cukup ideal untuk diteruskan.
Namun, mengingat program ini harus ditopang APBD untuk komponen subsidi, pertanyaannya, sudah tepatkan sasaran penerima subsidi itu? Sebab, sistem penjualan secara online belum mampu menyeleksi calon pembelinya dari aspek kemampuan ekonomi atau daya belinya.
Dengan demikian, asal punya uang, siapa pun dan dari kelas ekonomi manapun, tanpa bisa membedakan masyarakat kaya atau miskin, bisa membeli sembako murah dan free ongkir ini.
Karena itu, jika program ini diteruskan, perlu dipertimbangkan penerapan sistem yang mampu memastikan, bahwa para pembeli dan penerima subsidi free ongkir adalah masyarakat yang benar-benar layak secara ekonomis. (Slamet Abidin)
